poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Kota Balikpapan diharapkan berlangsung transparan dan bebas dari segala bentuk intervensi. DPRD Kota Balikpapan bahkan

poroskaltim.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang III Tahun Sidang 2026 dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah

poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Munculnya butiran debu yang dilaporkan warga di sejumlah kawasan Kota Balikpapan menjadi perhatian serius DPRD Kota Balikpapan. Keluhan masyarakat yang banyak berasal dari wilayah

poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan. Salah satu langkah yang kini didorong adalah memperluas penggunaan perangkat tapping box di

poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. DPRD Kota Balikpapan menilai peran masyarakat, khususnya para ketua rukun tetangga

poroskaltim.com, BALIKPAPAN  – Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa dari Aliansi Balikpapan Bergerak di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (15/6/2026), berakhir dengan dialog terbuka antara

Balikpapan – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (15/6/2026). Aksi yang mengangkat berbagai isu nasional dan daerah

poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lansia di DPRD Kota Balikpapan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Regulasi tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk

poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026 agar berjalan sesuai aturan, transparan, dan

poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Meningkatnya jumlah warga lanjut usia di Kota Balikpapan mendorong DPRD setempat untuk menyiapkan regulasi yang lebih berpihak kepada kelompok tersebut. Melalui Rancangan Peraturan Daerah