poroskaltim.com, BALIKPAPAN — Momentum Hari Buruh Internasional (May Day) pada Jumat (1/5/2026) di Balikpapan menjadi panggung bagi buruh untuk mengungkap persoalan krusial yang selama ini terjadi di lapangan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Balikpapan, isu keberadaan perusahaan subkontraktor hingga transparansi tenaga kerja asing (TKA) mencuat sebagai perhatian utama.

Sorotan tajam mengarah pada banyaknya perusahaan subkontraktor yang terlibat dalam proyek besar, termasuk proyek strategis seperti RDMP Balikpapan, namun tidak memiliki kantor operasional yang jelas di daerah. Kondisi ini dinilai menyulitkan pengawasan sekaligus membuka celah pelanggaran terhadap hak-hak pekerja.

Perwakilan buruh mengungkapkan bahwa sejumlah subkontraktor hanya muncul saat proyek berjalan tanpa identitas administratif yang kuat. Akibatnya, ketika terjadi persoalan seperti keterlambatan upah atau tidak adanya jaminan sosial, pekerja kesulitan menelusuri pihak yang harus bertanggung jawab.

“Banyak perusahaan yang tidak punya kantor tetap di Balikpapan. Saat ada masalah, kami tidak tahu harus mengadu ke mana,” ungkap salah satu perwakilan buruh.

Selain itu, isu tenaga kerja asing turut menjadi perhatian. Buruh menyoroti proses deportasi TKA yang disebut dilakukan pada malam hari tanpa keterbukaan informasi. Praktik ini dinilai menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan pengawasan di lapangan.

Menanggapi berbagai temuan tersebut, Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa DPRD akan mengambil langkah konkret dengan menggelar RDP lanjutan secara khusus dan memanggil pihak Pertamina sebagai penanggung jawab proyek besar di Balikpapan.

“Kami akan jadwalkan RDP khusus dengan menghadirkan Pertamina, agar semua persoalan ini bisa dibuka secara terang dan dicari solusinya bersama,” tegas Alwi.

Ia juga secara langsung meminta perwakilan buruh, Fara, untuk menyiapkan data lengkap terkait perusahaan-perusahaan subkontraktor yang diduga bermasalah. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar pembahasan dalam RDP lanjutan agar tidak sekadar berbasis asumsi.

“Kami minta Ibu Fara menyiapkan data perusahaan-perusahaan tersebut. Nanti kita bahas bersama dalam RDP dengan Pertamina, supaya jelas dan bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurut Alwi, proyek strategis seperti RDMP tidak boleh meninggalkan persoalan ketenagakerjaan, terutama yang merugikan pekerja lokal. Ia menekankan pentingnya transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta tanggung jawab perusahaan utama terhadap seluruh mitra kerjanya, termasuk subkontraktor.

RDP lanjutan yang direncanakan diharapkan menjadi forum yang lebih komprehensif untuk membedah persoalan secara menyeluruh, mulai dari legalitas perusahaan, kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan, hingga pengawasan terhadap tenaga kerja asing.

Momentum May Day tahun ini pun kembali menegaskan bahwa di balik geliat proyek besar dan investasi, masih ada pekerjaan rumah besar dalam memastikan sistem ketenagakerjaan yang tertib, transparan, dan berpihak pada pekerja di Balikpapan. (adv/rud)