poroskaltim.com, BALIKPAPAN — Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Balikpapan bersama serikat buruh dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Jumat (1/5/2026), tak hanya membahas isu ketenagakerjaan, tetapi juga membuka persoalan serius di sektor layanan kesehatan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah absennya Kepala Cabang BPJS Kesehatan Balikpapan dalam forum tersebut.

Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Budiono, secara terbuka menyayangkan ketidakhadiran pimpinan BPJS Kesehatan. Ia menilai kehadiran langsung pejabat pengambil kebijakan sangat penting, mengingat banyaknya keluhan buruh terkait pelayanan kesehatan yang membutuhkan penjelasan dan solusi konkret.

“Forum ini momentum penting, apalagi banyak persoalan kesehatan yang ingin disampaikan langsung oleh teman-teman buruh,” ujar Budiono di hadapan peserta rapat.

Ia juga menegaskan kedekatannya secara emosional dengan isu yang dibahas. “Saya juga buruh,” katanya singkat, menandakan bahwa dirinya memahami langsung realitas yang dihadapi pekerja.

Dalam kesempatan itu, Budiono menyampaikan ucapan selamat May Day sekaligus menegaskan bahwa perjuangan buruh tidak hanya berkutat pada upah, tetapi juga mencakup jaminan kesehatan dan perlindungan kerja yang layak.

Menurutnya, isu pengupahan sendiri akan terus dibahas melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan perwakilan buruh. Ia mengakui bahwa tren kenaikan upah di Balikpapan mulai menunjukkan perbaikan, meski belum sepenuhnya memenuhi harapan pekerja.

“Dari data Dinas Tenaga Kerja, posisi Balikpapan sudah membaik dibanding sebelumnya. Tapi tentu ini belum akhir, masih perlu didorong agar lebih layak bagi buruh,” jelasnya.

Di sisi lain, Budiono menyoroti persoalan krusial terkait kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan adanya pengurangan sekitar 7.000 peserta akibat kebijakan dari pemerintah pusat, yang berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Ia memastikan DPRD akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi ulang melalui Dinas Sosial, serta mengkaji kemungkinan pengalihan pembiayaan melalui APBD agar peserta yang terdampak tetap mendapatkan perlindungan.

“Kita akan lihat hasil validasi. Kalau memungkinkan, bisa di-cover melalui anggaran daerah,” katanya.

Budiono juga mengungkapkan bahwa Pemkot Balikpapan sejatinya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp90 miliar untuk sektor kesehatan. Namun, di lapangan masih ditemukan persoalan tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan kepada rumah sakit, yang dikhawatirkan berdampak pada kualitas layanan.

“Anggaran sudah cukup besar, tapi masih ada rumah sakit yang belum menerima pembayaran. Ini harus segera diselesaikan karena berkaitan langsung dengan pelayanan ke masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan BPJS Kesehatan Balikpapan, Kepala Bagian Kepesertaan I Dewa Ayu Kade Sartika Dewi, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran pimpinan cabang yang sedang berada di luar daerah karena urusan keluarga.

Dalam paparannya, ia menyebutkan bahwa dari total sekitar 766 ribu penduduk Balikpapan, sekitar 247 ribu di antaranya merupakan peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Angka ini menunjukkan cakupan yang cukup besar, namun belum sepenuhnya mencerminkan kualitas layanan di lapangan.

Hal tersebut diperkuat oleh berbagai keluhan dari perwakilan buruh. Agus, salah satu peserta forum, mengungkapkan bahwa masih banyak peserta BPJS yang harus mengeluarkan biaya tambahan karena obat yang dibutuhkan tidak tersedia di fasilitas kesehatan.

“Sudah terdaftar BPJS, tapi tetap disuruh beli obat di luar. Ini jelas membebani pekerja,” ujarnya.

Selain itu, buruh juga menyoroti keterbatasan jenis penyakit yang ditanggung serta panjangnya antrean pelayanan di rumah sakit, yang dinilai mengurangi efektivitas program jaminan kesehatan.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Budiono menegaskan DPRD tidak akan berhenti pada forum ini saja. Ia memastikan akan mengagendakan RDP khusus dengan BPJS Kesehatan guna membahas secara lebih rinci, terutama terkait kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi pekerja.

“Kita butuh pembahasan lebih mendalam. Ini menyangkut hak dasar masyarakat, khususnya buruh, untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” pungkasnya.

RDP ini menjadi cerminan bahwa persoalan kesehatan buruh di Balikpapan tidak hanya berkaitan dengan kepesertaan, tetapi juga menyangkut kualitas layanan, kesinambungan pembiayaan, serta komitmen semua pihak dalam menjamin hak dasar pekerja secara menyeluruh. (adv/rud)