poroskaltimn.com, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Balikpapan menilai masih banyak program pembangunan yang belum terealisasi meski telah direncanakan dalam APBD. Kritik tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan saat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pandangan umum Fraksi PKB yang mencakup Partai Hanura dan Demokrat dibacakan oleh Muhammad Hamid, S.Sos pada Senin (6/7/2026).

Dalam pandangannya, Fraksi PKB menilai alasan keterbatasan anggaran yang kerap disampaikan sejumlah organisasi perangkat daerah tidak lagi dapat dijadikan pembenaran atas tidak terlaksananya berbagai program yang telah direncanakan. PKB bahkan mempertanyakan banyaknya proyek yang hanya berhenti pada penyusunan Detail Engineering Design (DED), namun tidak pernah dilanjutkan ke tahap pembangunan fisik.

Fraksi PKB juga menyoroti sejumlah rencana pembangunan pasar rakyat, seperti Pasar Inpres Kebun Sayur, Pasar Burung Gunung Bahagia, Pasar Batu Ampar, hingga Pasar Rakyat Karang Joang yang dinilai belum menunjukkan perkembangan nyata. Kondisi tersebut dikhawatirkan menjadi pemborosan anggaran apabila hanya berhenti pada penyusunan dokumen perencanaan.

Selain itu, Fraksi PKB meminta Pemerintah Kota Balikpapan menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait pembangunan Proyek Rumah Sakit Sayang Ibu sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan DPRD.

Di sisi lain, Fraksi PKB memberikan apresiasi terhadap kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang digratiskan pemerintah. Namun, pemerintah diminta tetap melakukan evaluasi dan pengawasan agar tidak terjadi pungutan liar maupun ketimpangan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah. (adv/rud)