poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Persoalan pelayanan publik menjadi perhatian utama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Balikpapan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (6/7/2026).

Pandangan umum fraksi yang dibacakan oleh Muhammad Hamid, S.Sos tersebut menegaskan bahwa pemerintah kota perlu segera membenahi sejumlah persoalan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat.

Fraksi PKB secara khusus meminta Wali Kota Balikpapan mengevaluasi kinerja aparatur Kelurahan Gunung Samarinda, khususnya lurah dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Kasi Permas), yang dinilai tidak menunjukkan profesionalisme dan sering tidak berada di kantor berdasarkan aspirasi yang diterima fraksi dari masyarakat. PKB bahkan meminta pemerintah mengambil langkah tegas berupa sanksi maupun mutasi apabila diperlukan.

Selain itu, Fraksi PKB juga mendesak pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi kelangkaan BBM, meningkatkan pelayanan air bersih, menjaga stabilitas pasokan listrik, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Balikpapan.

Menurut Fraksi PKB, berbagai persoalan tersebut harus menjadi prioritas pemerintah karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi berharap Pemerintah Kota Balikpapan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan daerah. (adv/rud)