Menurutnya, pembahasan LKPj tidak boleh hanya berhenti pada data administrasi di atas meja, melainkan harus dibuktikan dengan kondisi riil di lapangan.

“Saya tidak mau pembahasan ini hanya selesai di atas meja. Semua harus berbasis data, termasuk fakta di lapangan. Dinas-dinas harus menyiapkan data pekerjaan yang sudah dilaksanakan pada 2025,” tegas Halili saat ditemui di RT 05, Kelurahan Gunung Samarinda, Minggu (3/5/2026).

Ia juga meminta agar pihak terkait, seperti konsultan dan kontraktor, turut hadir saat peninjauan lapangan untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada tim Pansus.

Halili mengungkapkan, pihaknya bersama Ketua Pansus akan mengagendakan rapat lanjutan pada Senin (4/5/2025) mendatang guna membahas rencana turun lapangan. Ia memastikan akan mendorong langkah tersebut agar pengawasan berjalan maksimal.

Selain itu, Halili juga menyoroti potensi temuan dalam pelaksanaan program OPD. Ia bahkan membuka kemungkinan untuk merekomendasikan hasil temuan kepada Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika ditemukan kejanggalan.

“Tidak mungkin tak ada temuan. Kalau ada, tentu akan kita rekomendasikan ke Inspektorat atau BPK,” ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Balikpapan ini.

Ia menilai, beberapa OPD dengan anggaran besar perlu mendapatkan perhatian khusus, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan (DKK), Dinas Pendidikan (Disdik), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Halili secara khusus menyoroti adanya dugaan proyek mangkrak, termasuk pembangunan puskesmas di wilayah Balikpapan Utara yang disebut telah dibongkar namun hingga kini belum dilanjutkan pembangunannya.

“Saya mendapat laporan ada puskesmas yang sudah dibongkar, tapi sampai sekarang belum dibangun kembali. Ini harus jelas, kenapa dibongkar kalau tidak ada kelanjutannya,” tegasnya.

Ia mengaku akan mendalami persoalan tersebut dalam pembahasan Pansus dan memastikan hal itu masuk dalam rekomendasi akhir LKPj.

Halili berharap, melalui langkah turun langsung ke lapangan, Pansus DPRD dapat menghasilkan evaluasi yang objektif dan mendorong perbaikan kinerja OPD ke depan.

“Tujuan kita jelas, agar pembangunan berjalan sesuai rencana dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (adv/man)