Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Sejumlah kegiatan pelayanan publik di Kota Balikpapan yang dinilai belum terlalu mendesak berpotensi mengalami penundaan pelaksanaan. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari rasionalisasi anggaran menyusul kondisi fiskal daerah yang saat ini mengalami tekanan.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, mengatakan pembahasan terkait rasionalisasi anggaran tersebut sebelumnya telah dilakukan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Hal tersebut disampaikan Taqwa saat ditemui di gedung baru DPRD Kota Balikpapan, Selasa (11/8/2026).

“Sudah ada diskusi sebelumnya, terutama antara teman-teman Banggar dengan TAPD. Terkait beberapa kegiatan yang memang harus kita rasionalisasi, pelaksanaannya bisa kita tunda, khususnya kegiatan yang belum dilaksanakan,” ujar Taqwa.

Menurutnya, penundaan dilakukan karena kondisi postur fiskal daerah belum memungkinkan untuk membiayai seluruh program yang telah direncanakan. Terlebih, terdapat sejumlah komponen pendapatan daerah yang mengalami penurunan cukup signifikan.

“Postur fiskal kita saat ini memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan semuanya. Ada beberapa anggaran yang mengalami penurunan cukup signifikan. Ini sudah kita bahas bersama antara DPRD dan TAPD,” jelasnya.

Selain hasil pembahasan antara DPRD dan TAPD, kebijakan tersebut juga diperkuat dengan adanya surat edaran Wali Kota Balikpapan terkait penghentian maupun penundaan sejumlah kegiatan.

Taqwa menegaskan, kebijakan rasionalisasi dan penundaan tersebut bersifat sementara. Pemerintah daerah dan DPRD akan terus melihat perkembangan kondisi keuangan daerah sebelum menentukan pelaksanaan kembali program-program yang ditunda.

“Saya pikir ini sifatnya sementara, sambil kita melihat postur keuangan kita. Kalau kondisi fiskal sudah lebih kuat, tentunya proyek-proyek yang sebelumnya direncanakan dan ditunda bisa kembali dilaksanakan,” kata politisi Gerindra itu.

Di sisi lain, Taqwa menyoroti langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sebelumnya mengumpulkan kepala daerah dari 10 kabupaten dan kota untuk melakukan audiensi ke pemerintah pusat terkait persoalan anggaran yang belum ditransfer ke daerah.

Menurutnya, hasil audiensi tersebut sangat dinantikan karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita sama-sama melihat Gubernur kemarin mengumpulkan kepala daerah dari 10 kabupaten dan kota untuk melakukan audiensi ke pusat terkait anggaran yang belum sampai ke Kalimantan Timur. Ini sangat kita harapkan hasilnya, khususnya terkait kekurangan anggaran yang turun ke daerah,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, tidak seluruh program pemerintah akan terkena rasionalisasi. Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Menurut Taqwa, seluruh program yang telah direncanakan pada dasarnya merupakan prioritas. Namun, dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah harus menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensinya.

“Semua program yang sudah direncanakan sebenarnya merupakan prioritas. Tetapi ada yang kita anggap sebagai skala superprioritas,” jelasnya.

Ia menyebut sejumlah sektor yang tetap menjadi perhatian utama, di antaranya pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta penanganan banjir.

Sementara kegiatan atau proyek yang dinilai masih dapat ditunda pelaksanaannya akan masuk dalam daftar rasionalisasi anggaran.

“Pelayanan publik yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan penanganan banjir tetap menjadi perhatian. Ada kegiatan atau proyek yang mungkin kita anggap masih bisa ditunda pelaksanaannya. Itu yang kemudian kita rasionalisasi,” tutupnya. (adv/man)