Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD). Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus memitigasi risiko El Nino yang berpotensi mengganggu produksi pangan.

Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Gabungan TPID tiga wilayah yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan, Selasa (11/8/2026).

HLM dihadiri Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud, Bupati PPU Mudyat Noor, Bupati Karo Antonius Ginting, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf, perwakilan pimpinan TPID Kabupaten Paser, Forkopimda Kota Balikpapan, serta jajaran TPID dan pemangku kepentingan dari ketiga wilayah.

Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi, dalam pengantar diskusi menjelaskan komoditas pangan atau volatile food (VF) memiliki kontribusi besar terhadap realisasi inflasi Balikpapan dan PPU dalam tiga tahun terakhir, yakni periode 2024 hingga Juli 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari ketergantungan pasokan pangan dari luar Kalimantan Timur, terutama Jawa dan Sulawesi Selatan.

Di sisi lain, risiko El Nino yang semakin menguat berdasarkan data BMKG terkini juga perlu menjadi perhatian. Sejumlah daerah sentra produksi pangan yang selama ini memasok kebutuhan Kalimantan Timur, khususnya Jawa dan Sulawesi Selatan, telah berada dalam kategori siaga hingga awas kekeringan.

“Kondisi tersebut berisiko memengaruhi kesinambungan pasokan pangan antardaerah ke depan,” demikian disampaikan dalam rangkaian HLM.

Karena itu, penguatan produksi pangan lokal dan efisiensi biaya usaha tani dinilai semakin penting. Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui penerapan Good Agricultural Practice (GAP), optimalisasi lahan pekarangan keluarga, serta perluasan KAD dengan diversifikasi daerah pemasok.

Dalam HLM tersebut juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman KAD antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Pemerintah Kabupaten Karo dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Selain itu, KAD juga diteken antara Pemerintah Kabupaten PPU dengan Pemerintah Kabupaten Karo.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pasokan pangan dari Karo dan Bulukumba sekaligus memperluas serta mendiversifikasi sumber pasokan bagi Balikpapan dan PPU.

Komoditas yang menjadi perhatian antara lain hortikultura seperti wortel, kentang dan buah-buahan, serta berbagai komoditas pangan, perikanan dan hortikultura lain yang memiliki potensi produksi di daerah mitra.

Sebagai tindak lanjut operasional, turut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Karo, Perumda Manuntung Sukses dengan APINDO Kabupaten Karo, serta Perumda Manuntung Sukses dengan Asosiasi Pedagang Kabupaten PPU.

PKS tersebut menjadi instrumen untuk merealisasikan transaksi KAD yang menghubungkan produsen, pemasok, distributor, BUMD hingga pedagang antardaerah. Dengan demikian, distribusi komoditas pangan strategis diharapkan berlangsung lebih efektif, efisien dan berkelanjutan.

Dorong Produksi Lokal

Upaya pengendalian inflasi juga diperkuat dari sisi hulu melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani dengan penerapan GAP. Salah satunya melalui Workshop Tani Camp 2026.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kelompok tani dan pelaku pertanian agar mampu menerapkan teknik budidaya yang lebih baik, produktif, efisien dan berkelanjutan.

Di PPU dan Balikpapan, Workshop Tani Camp 2026 dilaksanakan pada 12 dan 13 Agustus 2026 dengan fokus budidaya cabai, terong dan tomat serta menghadirkan akademisi dan praktisi.

Sementara di Kabupaten Paser, kegiatan telah dilaksanakan pada 6 dan 7 Agustus 2026 dengan fokus budidaya padi dan ayam petelur.

Kegiatan tersebut juga melibatkan TP-PKK untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga, kelompok prasejahtera dan kelompok kelurahan madani, serta perwakilan siswa dan guru tingkat SMP dan SMA.

Dalam HLM juga disampaikan bahwa sebagian besar tindak lanjut Komitmen HLM periode Mei 2026 telah dilaksanakan. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah (PM) dan Operasi Pasar (OP).

Hingga Agustus 2026, pelaksanaan kegiatan tersebut tercatat sebanyak 82 kali di Balikpapan, 45 kali di PPU dan 139 kali di Paser.

Di Balikpapan, penguatan aspek 4K dilakukan melalui pendistribusian 1.500 bibit ikan nila, edukasi belanja bijak, business matching SPPG-MBG, serta mitigasi El Nino lintas sektor yang berfokus pada pengamanan ketersediaan air, ketahanan pangan, pencegahan karhutla dan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk penguatan manajemen air.

Di PPU, langkah pengendalian dilakukan melalui gerakan tanam cabai dan tomat dengan memanfaatkan lahan pekarangan, fasilitasi bibit dan sarana pertanian, optimalisasi lahan padi, serta penguatan sektor perikanan dan peternakan. Monitoring BBM dan LPG serta penguatan integrasi data harga dan neraca pangan juga dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan.

Mitigasi El Nino di PPU diarahkan pada pengamanan produksi dan ketersediaan air, pemantauan risiko kekeringan oleh penyuluh dan petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), pengusulan irigasi perpipaan dan perpompaan, penguatan embung, serta penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi.

Sementara itu, Kabupaten Paser memperkuat pengendalian melalui inspeksi mendadak pasar, pengawasan distribusi, monitoring LPG 3 kilogram bersubsidi, serta penyaluran bantuan pangan kepada 22.913 penerima.

Akses pangan juga diperkuat melalui 67 Rumah Pangan Kita dan Outlet Pangan Paser yang berfungsi sebagai kanal distribusi sekaligus penyeimbang harga.

Menghadapi risiko El Nino, Paser mengarahkan mitigasi pada penguatan pengelolaan air, penyesuaian kalender tanam, optimalisasi pompa dan embung, penguatan produksi pangan lokal, serta pemantauan produksi, harga dan cuaca sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi gangguan pasokan.

Lima Langkah hingga Akhir 2026

HLM Gabungan tersebut menetapkan lima tindak lanjut pengendalian inflasi dan harga pangan hingga akhir 2026.

Pertama, meningkatkan frekuensi dan mempercepat pelaksanaan GPM, Pasar Murah dan Operasi Pasar dengan prinsip 3T, yakni Tepat Waktu, Tepat Lokasi dan Tepat Sasaran. Pelaksanaannya akan disinergikan dengan Perum BULOG, Pertamina, BUMD/BUMDes, distributor dan pelaku usaha.

Kedua, memperluas jaringan toko atau kios penyeimbang dan Rumah Pangan Kita di pusat keramaian serta kawasan permukiman.

Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) secara forward looking, khususnya untuk komoditas pangan strategis yang mengalami tekanan harga.

Keempat, memperkuat ketahanan pangan daerah secara konsisten dan terintegrasi melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan urban farming, pemanfaatan pekarangan, dukungan sarana produksi dan irigasi sebagai mitigasi risiko El Nino, serta memperluas KAD.

Kelima, memperkuat early warning system sebagai langkah antisipasi dini terhadap risiko kenaikan harga dan gangguan pasokan.

Dalam rangkaian HLM tersebut, turut dilakukan pembukaan secara seremonial kontainer komoditas hortikultura yang didatangkan dari Kabupaten Karo untuk dipasok ke Balikpapan. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Perwakilan BI Balikpapan dan disaksikan langsung oleh para kepala daerah.

Kehadiran komoditas hortikultura dari Karo menjadi salah satu bentuk nyata tindak lanjut KAD yang telah terjalin. Langkah tersebut sekaligus memperkuat komitmen TPID Kota Balikpapan, Kabupaten PPU dan Kabupaten Paser dalam menjaga kesinambungan pasokan serta memperkuat ketahanan pangan daerah. (*)