Dalam Rakor HLM TPID itu difokuskan pada lima pembahasan, yakni: 

- Perumusan langkah strategis pengendalian inflasi daerah, monitoring dan evaluasi ketersediaan stok dan harga komoditas strategis menjelang HBKN Natal 2025 dan tahun baru 2026. 

- Penjajakan kerjasama pasokan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)-MBG dengan distributor maupun produsen (kelompok tani).

- Launching integrasi pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) khususnya yang terkait dengan Operasi Pasar (OP)/Pasar Murah (PM)/Gerakan Pangan Murah (GPM)/Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan(SPHP).

- Penyampaian realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) 2025 intra Kalimantan Timur, khususnya antar Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Paser; dan

- Publikasi realisasi dukungan pelaksanaan GNPIP tahun 2025, khususnya melalui fasilitasi sarana dan prasarana produksi komoditas pertanian untuk mendorong peningkatan produksi dan ketersediaan komoditas pangan.

Kegiatan itu dihadiri oleh Wakil Bupati Paser, H. Ikhwan Antasari, Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, H. Tohar, serta Kepala OPD teknis dimasing-masing kabupaten/kota. Kemudian, Kepala Bulog Divre Kaltimtara, Kepala BPS Balikpapan, Pimpinan Perumda, Perwakilan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), dan Perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing daerah (Balikpapan, PPU, dan Paser). 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Bapak Robi Ariadi menyampaikan hasil overview perkembangan makroekonomi termasuk inflasi dan harga komoditas strategis. Lebih lanjut dalam pembahasan, dan berdasarkan hasil asesmen terkini, disimpulkan bahwa inflasi di Balikpapan dan PPU pada 2025 diprakirakan masih akan berada dalam sasaran inflasi nasional 2025 (2,5 persen ±1 persen). 

Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan, PPU dan Paser diprakirakan masih akan tetap tumbuh kuat, didukung oleh lapangan usaha utama dimasing-masing daerah, yaitu Industri Pengolahan di Balikpapan, Konstruksi terkait berlanjutnya pembangunan IKN di PPU dan Pertambangan di Paser. 

Robi Ariadi juga menekankan untuk perlunya mengoptimalkan pengembangan produksi lokal dalam pemenuhan pasokan pangan termasuk untuk memenuhi kebutuhan SPPG-MBG, mendorong upaya peningkatan produksi pangan seperti optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan di PPU dan pengembangan budidaya cabe di Paser oleh Ibu PKK, mendorong dan memperkuat sinergi dan kolaborasi TPID di tiga wilayah yang selama ini telah terjalin dengan baik, termasuk memperkuat kerjasama antar daerah (KAD), dan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik dan konsisten. 

Dalam pembahasan tersebut, sejumlah TPID juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian inflasi daerah yang mencakup aspek 4K, termasuk menjelang HBKN Nataru 2025-2026. Sejumlah upaya dan kebijakan yang telah dan akan dilakukan diantaranya pelaksanaan pasar murah (GPM/OP) menjelang HBKN Nataru 2025-2026 yang secara intensif dilakukan diberbagai wilayah dengan rincian: Balikpapan 10 hari, PPU: 12 hari, sedangkan Paser 23 hari. 

Lebih lanjut, perwakilan masing-masing pimpinan daerah yang hadir menyepakati tiga komitmen dan kesepakatan Rakor HLM TPID gabungan ini, dengan rincian komitmen meliputi:

1. TPID Balikpapan, PPU, dan Paser mendorong penjajakan kerjasama pasokan antara SPPG-MBG dengan distributor dan/atau produsen (kelompok tani, pesantren) untuk mendukung kesinambungan pasokan dan meminimalkan gejolak harga di pasar. Upaya ini juga perlu didukung melalui optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah sentra produksi di luar Provinsi Kalimantan Timur.

2. Mendorong penyampaian usulan surat rekomendasi peninjauan harga HET beras, khususnya untuk Wilayah Balikpapan yang bukan sentra pangan kepada Bapanas, agar dapat disesuaikan menjadi harga dengan zona/skema khusus.

3. Mendorong optimalisasi pelaksanaan GPM/PM/OP dalam rangka menghadapi HBKN Nataru 2025-2026, termasuk integrasi kegiatan GPM/PM/OP dengan menggunakan aplikasi integrasi agar dapat didiseminasikan dan dipublikasi kepada masyarakat dalam mendukung optimalisasi dampak kebijakan.

"Semoga apa yang telah menjadi Komitmen Bersama, menjadi ikhtiar kita bersama dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Balikpapan, Kab. Penajam Paser Utara, dan Kab. Paser," tutup Robi Ariadi. (*)