Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Perkembangan harga barang dan jasa di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunjukkan pergerakan berbeda pada Oktober 2026. Kota Balikpapan mengalami peningkatan inflasi, sedangkan Kabupaten PPU justru mencatatkan deflasi setelah mengalami tekanan inflasi cukup tinggi pada bulan sebelumnya.

Berdasarkan data Indeks Harga Konsumen (IHK), Kota Balikpapan pada Oktober 2026 mengalami inflasi sebesar 0,15 persen secara bulanan (month to month/mtm), meningkat dibandingkan September 2026 yang tercatat sebesar 0,08 persen.

Sementara itu, Kabupaten PPU mengalami deflasi sebesar 0,18 persen (mtm), berbalik dari kondisi September 2026 yang mencatatkan inflasi sebesar 0,56 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan, Robi Ariadi, menjelaskan bahwa peningkatan inflasi di Balikpapan terutama dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura dan tarif angkutan udara. Sebaliknya, deflasi di Kabupaten PPU terutama didorong penurunan harga ikan, daging ayam ras, serta aneka bawang.

"Perkembangan inflasi di kedua wilayah menunjukkan dinamika pasokan dan permintaan yang berbeda. Di Balikpapan, kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura akibat penurunan produksi dan pasokan menjadi salah satu faktor utama. Sementara di PPU, peningkatan pasokan ikan, daging ayam ras, dan aneka bawang mendorong terjadinya deflasi," jelas Robi Ariadi dalam keterangan rilisnya, Senin (2/11/2026).

Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Kota Balikpapan tercatat sebesar 4,06 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,93 persen. Adapun inflasi tahunan Kabupaten PPU mencapai 4,50 persen, lebih tinggi dibandingkan September 2026 sebesar 4,18 persen.

Realisasi inflasi tahunan kedua wilayah tersebut berada di atas inflasi gabungan empat kabupaten/kota IHK di Kalimantan Timur sebesar 4,04 persen dan inflasi nasional sebesar 3,23 persen. Sementara itu, inflasi tahun kalender (year to date/ytd) hingga Oktober 2026 masing-masing mencapai 2,71 persen di Balikpapan dan 3,92 persen di PPU.

Hortikultura dan Angkutan Udara Dorong Inflasi Balikpapan.

Robi menjelaskan, tekanan inflasi Kota Balikpapan pada Oktober 2026 terutama berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 0,06 persen (mtm).

Lima komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi adalah sawi hijau, jagung manis, kacang panjang, tomat, dan angkutan udara.

Kenaikan harga sawi hijau dan kacang panjang dipengaruhi penurunan pasokan dari petani lokal Balikpapan dan wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut berkaitan dengan cuaca El Niño yang memengaruhi tingkat produksi hortikultura.

Sementara itu, kenaikan harga jagung manis dan tomat dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi, terutama Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, akibat dampak cuaca El Niño terhadap produksi. Kondisi ini terjadi di tengah permintaan masyarakat yang masih kuat.

Selain komoditas pangan, kenaikan tarif angkutan udara turut memberikan tekanan terhadap inflasi. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya kembali fuel surcharge maksimal 40 persen dari tarif batas atas mulai 1 Oktober 2026, mengikuti perkembangan rata-rata harga avtur yang mencapai Rp23.315 per liter.

Di sisi lain, tekanan deflasi di Balikpapan terutama berasal dari kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga dengan andil sebesar 0,02 persen (mtm).

Lima komoditas yang memberikan kontribusi terhadap deflasi terdalam adalah ikan layang, ikan tongkol, emas perhiasan, semangka, dan bayam.

Penurunan harga ikan layang dan ikan tongkol didukung meningkatnya hasil tangkapan nelayan di perairan Balikpapan dan sekitarnya. Kondisi gelombang laut yang kembali normal membuat aktivitas penangkapan ikan lebih kondusif sehingga ketersediaan stok di pasar meningkat.

Harga emas perhiasan juga mengalami penurunan sejalan dengan pelemahan harga emas global. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi pergeseran preferensi sebagian investor ke instrumen investasi selain emas.

Sementara itu, penurunan harga semangka didukung meningkatnya pasokan dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa. Adapun harga bayam turun seiring bertambahnya pasokan dari petani lokal di wilayah sekitar Balikpapan maupun daerah pemasok lainnya, didukung panen yang berlangsung bersamaan.

Pasokan Ikan dan Ayam Tekan Harga di PPU.

Berbeda dengan Balikpapan, deflasi Kabupaten PPU pada Oktober 2026 terutama bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 0,24 persen (mtm).

Lima komoditas utama penyumbang deflasi adalah ikan tongkol, ikan layang, daging ayam ras, bawang merah, dan bawang putih.

Penurunan harga ikan tongkol dan ikan layang didukung kondisi gelombang serta perairan laut yang relatif membaik dibandingkan puncak gelombang tinggi pada Agustus lalu. Kondisi tersebut meningkatkan pasokan ikan hasil tangkapan nelayan lokal.

Harga daging ayam ras juga mengalami penurunan akibat peningkatan produksi di tingkat peternak. Di tengah permintaan yang relatif stabil, bertambahnya produksi membuat pasokan daging ayam di pasar lebih mencukupi sehingga harga kembali normal.

Untuk komoditas bawang merah, penurunan harga didukung meningkatnya frekuensi operasi pasar hingga tingkat kelurahan, kecukupan stok, serta distribusi pasokan dari daerah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi.

Sementara itu, harga bawang putih turun karena tingginya pasokan impor yang mendukung kelancaran distribusi dan meningkatkan ketersediaan stok di pasar.

Meski mengalami deflasi secara bulanan, Kabupaten PPU masih menghadapi tekanan inflasi dari sejumlah komoditas. Penyumbang inflasi tertinggi berasal dari kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil sebesar 0,03 persen (mtm).

Adapun lima komoditas utama penyumbang inflasi di PPU adalah tomat, kacang panjang, sawi hijau, cabai merah, dan cabai rawit.

Kenaikan harga tomat, cabai merah, dan cabai rawit disebabkan menurunnya pasokan dari daerah sentra produksi, khususnya Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, akibat dampak El Niño terhadap tingkat produksi. Kondisi tersebut berlangsung di tengah permintaan masyarakat yang masih kuat.

Hal serupa terjadi pada kacang panjang dan sawi hijau. Penurunan pasokan dari petani lokal Balikpapan dan wilayah sekitarnya akibat kondisi cuaca El Niño turut mendorong kenaikan harga kedua komoditas tersebut.

TPID Perkuat Gerakan Pangan Murah dan Kerja Sama Antardaerah.

Menghadapi dinamika harga tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Balikpapan dan PPU terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi serta memastikan ketersediaan stok pangan strategis.

Salah satu upaya yang dilakukan melalui implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program ini diarahkan untuk menjaga stabilitas harga secara konsisten dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah (PM), dan Operasi Pasar (OP).

Pelaksanaannya dilakukan secara tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran atau 3T sepanjang Oktober 2026. Selain itu, pemantauan harga terus diperkuat untuk mengantisipasi gejolak harga komoditas pangan.

Upaya menjaga kesinambungan pasokan juga dilakukan melalui perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD) dengan sejumlah daerah sentra produksi. Salah satu yang menjadi prioritas adalah Sulawesi Selatan, dengan rencana finalisasi kerja sama pada akhir November 2026.

Kerja sama tersebut diharapkan mampu meminimalkan dampak El Niño melalui jaminan pemenuhan pasokan pangan, sehingga stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan perkembangan sektor riil tetap terjaga.

Robi menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi berbagai pihak, terutama dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga di tingkat konsumen.

"Pengendalian inflasi tidak hanya bertumpu pada stabilisasi harga di pasar, tetapi juga harus didukung kepastian pasokan dan kelancaran distribusi. Karena itu, penguatan kerja sama antardaerah dengan wilayah sentra produksi menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga ketersediaan pangan, khususnya dalam menghadapi risiko El Niño," ujarnya.

Sejumlah Risiko Inflasi Masih Membayangi.

Ke depan, sejumlah risiko yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi masih perlu diantisipasi melalui kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan.

Salah satu risiko utama adalah menguatnya fenomena El Niño yang diperkirakan berlanjut hingga awal 2027. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat produksi dan pasokan pangan akibat keterlambatan penanaman, keterbatasan air, hingga risiko gagal panen yang berdampak terhadap produktivitas pertanian.

Selain itu, ketergantungan pemenuhan pasokan pangan dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan menyebabkan komponen biaya logistik memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan harga pangan. Fluktuasi harga minyak global berisiko meningkatkan biaya logistik yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga komoditas pangan bergejolak (volatile food).

Risiko lainnya berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi energi. Kelancaran pasokan BBM dan LPG perlu terus dijaga untuk mengantisipasi potensi kelangkaan stok akibat peningkatan permintaan.

Di samping itu, perluasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada triwulan IV 2026 berpotensi meningkatkan permintaan komoditas pangan. Oleh karena itu, penguatan ketersediaan stok dan pasokan perlu dilakukan agar peningkatan kebutuhan tersebut tidak memicu tekanan harga.

Berbagai Langkah Pengendalian Inflasi Sepanjang Oktober.

KPwBI Balikpapan bersama pemerintah daerah melalui TPID Kota Balikpapan, Kabupaten PPU, dan Kabupaten Paser terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan daerah.

Upaya tersebut diwujudkan melalui integrasi program stabilisasi harga, antara lain GPM, Pasar Murah, dan Operasi Pasar.

Sepanjang Oktober 2026, TPID Kota Balikpapan melaksanakan GPM secara periodik. Kegiatan tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Bulog sebanyak empat kali seminggu, serta kegiatan yang diinisiasi Bulog sebanyak lima kali seminggu.

Program tersebut diperkuat melalui pelaksanaan GPM dan operasi pasar LPG 3 kilogram pada 21–23 Oktober 2026 dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia.

Selain itu, dilaksanakan pula pasar murah mobile yang menyasar konsumen di kawasan perumahan sejumlah kelurahan. TPID juga menggelar Gerakan Stabilisasi Inflasi Terkendali (GESIT) Sembako Murah pada 13–31 Oktober 2026 serta mengoptimalkan Kios Penyeimbang Manuntung di Pasar Klandasan dan Pasar Pandan Sari.

Di Kabupaten PPU, GPM dilaksanakan pada 15 dan 21 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dilengkapi operasi pasar sembako dan LPG 3 kilogram pada 14–15 Oktober 2026.

Dari sisi ketersediaan pasokan, penguatan produksi pangan lokal dilakukan melalui penyebaran bibit hortikultura di Balikpapan serta pengembangan kawasan cabai seluas 10 hektare di Kabupaten Paser dengan dukungan Kementerian Pertanian.

Sementara untuk menjaga kelancaran distribusi, dilakukan koordinasi penyaluran BBM bersama Pertamina Patra Niaga pada 1 Oktober 2026. Langkah tersebut dilanjutkan dengan rapat koordinasi integrasi penguatan stabilisasi harga pangan pada 14 Oktober 2026.

Selanjutnya, penjajakan kerja sama antardaerah antara Kota Balikpapan dan Kabupaten PPU dengan Kabupaten Enrekang serta Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dilaksanakan pada 16 Oktober 2026.

Penguatan komunikasi efektif juga terus dilakukan melalui koordinasi dan penyampaian informasi hasil pemantauan harga serta pasokan di Balikpapan dan PPU. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian informasi mengenai ketersediaan stok komoditas pangan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Inflasi Ditargetkan Tetap dalam Sasaran Nasional.

Robi menyampaikan, ke depan KPwBI Balikpapan akan terus membangun dan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak melalui wadah TPID. Fokusnya adalah mendorong implementasi GPIPS secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi daerah tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2026, yakni sebesar 2,5 persen ± 1 persen.

Sebagai tindak lanjut, pada akhir November 2026 KPwBI Balikpapan bersama TPID Balikpapan, PPU, dan Paser berencana menjalin kerja sama pasokan melalui KAD dengan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Enrekang.

Kerja sama ini menjadi bagian dari optimalisasi program dan kebijakan yang telah dirancang dalam peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi daerah periode 2025–2027.

"Melalui penguatan sinergi, stabilisasi harga, peningkatan produksi pangan lokal, serta perluasan kerja sama antardaerah, kami berharap ketahanan pasokan pangan semakin kuat. Dengan demikian, inflasi daerah dapat tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga," tutup Robi. (*)