Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Kebijakan efisiensi anggaran berdampak langsung pada sejumlah proyek prioritas di Kota Balikpapan. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Kota Balikpapan dan Dinas Perhubungan (Dishub), yang digelar di kantor DPRD, Senin (20/4/2026).

Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa beberapa program strategis yang semula direncanakan berjalan pada 2025 hingga 2026, terpaksa ditunda dan dijadwalkan ulang pada 2027.

Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan, Ari Sanda menyebutkan, bahwa terdapat tiga proyek prioritas Dishub yang terdampak, yakni pembangunan depo kontainer di Kariangau dengan nilai sekitar Rp190 miliar, pembangunan terminal di kawasan Kampung Baru, revitalisasi terminal tipe C di Balikpapan Permai, dan operasional Balikpapan City Trans (BCT).

“Program-program ini sebelumnya menjadi prioritas karena memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun akibat efisiensi anggaran, pelaksanaannya harus ditunda,” ujar Ari Sanda usai memimpin jalannya RDP.

Meski demikian, DPRD memastikan bahwa proyek-proyek yang telah berjalan pada 2026 tetap dilanjutkan sesuai rencana. Sementara itu, proyek yang tertunda dinilai tetap memiliki urgensi tinggi, terutama dalam mendukung penataan sistem transportasi dan mengurangi potensi kemacetan di Balikpapan.

Menurut Ari Sanda, pembangunan depo di Kariangau, khususnya di kawasan Kilometer 13, diharapkan dapat menjadi pusat parkir inap bagi kendaraan angkutan berat sekaligus lokasi bongkar muat, sehingga aktivitas transportasi di dalam kota menjadi lebih tertib dan terorganisir.

“Dengan adanya depo ini, kendaraan besar tidak lagi parkir sembarangan di dalam kota. Selain meningkatkan ketertiban, ini juga berpotensi menambah PAD,” jelasnya.

Sementara itu, pembangunan terminal di Kampung Baru difokuskan pada peningkatan fasilitas dan kenyamanan masyarakat, termasuk sarana penyeberangan dan akses transportasi umum.

Kendati begitu, Komisi III pun berharap kondisi fiskal ke depan dapat lebih stabil sehingga program-program strategis tersebut bisa direalisasikan sesuai rencana pada 2027.

“Kami optimistis, jika tidak ada lagi kebijakan efisiensi seperti saat ini, program-program tersebut dapat berjalan dan memberi dampak signifikan bagi pembangunan kota,” tambah Ari Sanda.

Di sisi lain, Sekretaris Dinas Perhubungan Balikpapan, Sayektiningsih, membenarkan adanya penyesuaian program akibat keterbatasan anggaran. Ia menegaskan bahwa proyek yang tertunda bukan dibatalkan, melainkan hanya ditunda pelaksanaannya.

“Beberapa program seperti depo kontainer dan pengembangan koridor di Kampung Baru memang belum bisa dilaksanakan tahun ini. Namun, dokumen perencanaan teknisnya sudah ada dan tetap menjadi prioritas ke depan,” jelasnya.

Menurutnya, anggaran yang tersedia saat ini difokuskan untuk menyelesaikan program yang telah berjalan sejak 2025, serta kegiatan pemeliharaan infrastruktur, seperti perbaikan penerangan jalan umum (PJU), pemasangan kaca cembung, dan rubber speed bump di sejumlah titik.

Dengan kondisi tersebut, Dishub berharap dukungan DPRD agar program prioritas tetap dapat direalisasikan pada waktu yang tepat, seiring dengan membaiknya kondisi fiskal daerah. (adv/man)