Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Gabungan Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser melaksanakan High Level Meeting (HLM), pada Senin (18/5/2026)
Kegiatan yang dilaksanakan di Balikpapan ini merupakan upaya untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi daerah menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 2026, dan sekaligus memastikan langkah antisipatif untuk memitigasi sejumlah risiko yang mengemuka, termasuk kemarau panjang (El Nino) yang akan memengaruhi produksi pangan di daerah sentra produksi.
Pelaksanaan HLM dihadiri oleh Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Bapak Mudyat Noor, Wakil Walikota Kota Balikpapan Bapak Bagus Susetyo, serta Asisten II Setda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Paser, Bapak Adi Maulana. Semua pimpinan daerah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi pengendalian inflasi daerah melalui skema 4K.
Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Bapak Robi Ariadi, menyampaikan perkembangan inflasi terkini di Kota Balikpapan, Kabupaten PPU, dan serta perkembangan harga sejumlah komoditas di ketiga wilayah berdasarkan hasil monitoring early warning system (EWS) hingga minggu ke-2 Mei 2026.
"Berdasarkan hasil monitoring, sejumlah komoditas yang meningkat di ketiga wilayah, dan perlu terus diwaspadai ke depan meliputi hortikultura, beras, minyak goreng, gula pasir, dan bahan bakar rumah tangga (BBRT)," ujarnya.
Dalam HLM tersebut juga teridentifikasi berbagai tantangan dan risiko pengendalian inflasi ke depan, antara lain ketidakpastian global, kenaikan harga energi, tekanan biaya logistik dan kemasan, peningkatan biaya angkut, serta risiko tekanan permintaan dari operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) jika nantinya beroperasi seluruhnya.
Selain itu, El Nino menjadi perhatian utama karena berisiko menekan produksi dan pasokan pangan, baik di Kalimantan Timur maupun di daerah sentra produksi seperti Jawa dan Sulawesi. Prakiraan curah hujan Balikpapan, PPU, dan Paser pada Juni hingga Agustus 2026 diperkirakan berada pada kategori rendah, sementara tinggi gelombang perairan Kalimantan Timur diprakirakan berkisar 0,5 meter – 1,5 meter.
"Kondisi tersebut berimplikasi pada risiko gangguan distribusi, penurunan pasokan dari daerah produsen, serta peningkatan biaya logistik," ungkap Robi.
Berdasarkan paparan dari peserta rapat, HLM memandang bahwa ketersediaan pangan strategis di Kalimantan Timur secara umum masih dalam kondisi cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menghadapi potensi peningkatan permintaan menjelang HBKN Idul Adha. Stok komoditas utama seperti beras, jagung, gula, minyak goreng, dan daging sapi perlu terus dijaga melalui penguatan distribusi, pemantauan ketersediaan komoditas, serta sinergi antara TPID, pelaku distribusi, dan mitra strategis untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga.
Selain itu, ketersediaan dan penyaluran BBM serta LPG di Wilayah Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser perlu terus dipantau secara intensif, khususnya seiring meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang HBKN Idul Adha. Pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG 3 kg perlu diperkuat agar tetap tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan menjangkau masyarakat yang berhak, antara lain melalui penerapan program subsidi tepat berbasis QR Code dan NIK, pemantauan di SPBU dan pangkalan resmi, sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan mitra penyalur.
Dalam HLM ini, TPID Kota Balikpapan, Kabupaten PPU, dan Kabupaten Paser juga melaporkan berbagai langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan sejak Februari hingga April 2026.
TPID Kabupaten Paser telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 19 kali di berbagai lokasi, termasuk outlet pangan, serta melaksanakan operasi pasar LPG 3 kg dan bazar telur murah.
TPID Kota Balikpapan telah melaksanakan GPM sebanyak 44 kali, operasi pasar sembako dan LPG 3 kg, serta memperkuat koordinasi pasokan dan distribusi. Menjelang HBKN Idul Adha, TPID Kota Balikpapan juga menyiapkan pelaksanaan operasi pasar dan GPM secara lebih intensif.
Sementara itu, TPID Kabupaten PPU telah melaksanakan GPM sebanyak 9 kali dan operasi pasar sebanyak 11 kali, disertai pemantauan harga harian dan ketersediaan pasokan.
Sebagai tindak lanjut HLM TPID Mei 2026, TPID Balikpapan, PPU, dan Paser menyepakati penguatan langkah pengendalian inflasi menjelang HBKN Idul Adha dan mitigasi risiko ke depan melalui percepatan GPM/PM/OP, sidak pasar berkala, optimalisasi pemanfaatan Belanja Tak Terduga (BTT), penguatan peran BUMD/BUMDes sebagai offtaker dan mendukung stabilisasi harga, serta perluasan KAD dengan daerah sentra produksi.
Selain itu, TPID juga mendorong percepatan tanam komoditas pangan dan hortikultura, penguatan kelancaran distribusi pangan, serta fasilitasi kerja sama produsen pangan lokal dengan SPPG MBG, termasuk rencana workshop penguatan menu berbasis bahan pangan lokal bersama Politeknik Negeri Balikpapan. (*)
Tulis Komentar