poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Mandeknya penataan Pasar Pandansari kembali menjadi sorotan di DPRD Kota Balikpapan. Anggota Komisi II, Taufik Qul Rahman, menilai Pemerintah Kota melalui Dinas Perdagangan belum menunjukkan langkah nyata dalam membenahi salah satu pusat aktivitas ekonomi utama di Balikpapan Barat tersebut.

Ia mengingatkan bahwa rencana revitalisasi Pasar Pandansari bukanlah isu baru. Dalam beberapa tahun terakhir, wacana pengembangan pasar kerap muncul dan bahkan telah masuk dalam pembahasan APBD. Namun hingga kini, realisasi di lapangan dinilai belum terlihat.

“Setiap tahun selalu dibahas, masuk anggaran, tapi implementasinya tidak pernah jelas. Ini yang menjadi catatan serius,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Menurut Taufik, sebelum adanya rencana pembangunan Pasar Inpres, sejumlah konsep penataan Pasar Pandansari sebenarnya sudah disusun, lengkap dengan kajian teknis. Sayangnya, berbagai rencana tersebut hanya berhenti di atas kertas tanpa tindak lanjut konkret.

Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD telah berulang kali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perdagangan. Namun, forum tersebut belum mampu mendorong perubahan signifikan terhadap kondisi pasar.

“RDP sudah berkali-kali dilakukan. Kajian lengkap, konsep ada, tapi realisasi tetap tidak jalan. Ini harus jadi bahan evaluasi,” tegasnya.

Selain itu, Taufik menyoroti penggunaan anggaran yang dinilai tidak efektif. Ia menilai dana yang telah digelontorkan belum memberikan dampak nyata, sehingga berpotensi menjadi pemborosan.

“Anggaran sudah cukup besar dikeluarkan, tapi hasilnya tidak sebanding. Kalau tidak ada output, itu jelas tidak efektif,” kritiknya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa persoalan utama terletak pada komitmen dan penentuan prioritas. Menurutnya, Pasar Pandansari seharusnya menjadi fokus penataan karena memiliki peran strategis sebagai pusat perdagangan masyarakat.

“Bukan soal sulit atau tidak, tapi ada atau tidaknya keseriusan. Kalau memang jadi prioritas, pasti bisa dijalankan,” katanya.

Kondisi pasar yang dinilai belum tertata juga menjadi perhatian. Ia menyebut, baik pedagang maupun pembeli belum mendapatkan kenyamanan yang layak, padahal pasar rakyat memiliki peran penting dalam mendorong perputaran ekonomi lokal.

“Kalau pasar saja tidak tertata dengan baik, bagaimana kita bicara pertumbuhan ekonomi? Pedagang dan pembeli sama-sama dirugikan,” ujarnya.

Taufik pun mendesak Dinas Perdagangan untuk segera beralih dari wacana ke tindakan nyata. DPRD, kata dia, akan terus mengawal persoalan ini agar tidak kembali berujung pada janji tanpa realisasi.

“Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi rencana, tapi aksi. Jangan hanya bicara tanpa hasil,” pungkasnya.

Melalui kritik tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menata Pasar Pandansari secara menyeluruh, sehingga dapat menjadi pusat perdagangan yang lebih tertib, nyaman, dan berdampak langsung bagi perekonomian masyarakat. (adv/rud)