poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kota Balikpapan kembali menggelar rapat lanjutan, Selasa (28/4/2026), dengan fokus pada isu strategis ketahanan pangan daerah. Rapat yang dipimpin Ketua Pansus, Andi Arif Agung, menyoroti urgensi penguatan sektor pertanian dan peternakan sebagai fondasi utama menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Dalam pembahasannya, Andi Arif Agung menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak bisa hanya bergantung pada pemenuhan kebutuhan domestik saat ini. Menurutnya, diperlukan langkah konkret untuk memperkuat sektor hulu, terutama peternakan, agar Balikpapan tidak bergantung pada pasokan dari luar daerah.

“Ketahanan pangan ini sangat krusial. Kita tidak bisa hanya berpikir cukup untuk hari ini, tetapi bagaimana ke depan kita memiliki kemandirian, termasuk melalui penguatan sektor peternakan,” tegasnya.

Ia juga menilai peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan harus diperkuat, baik dari sisi kebijakan maupun dukungan anggaran. Kepala dinas, Sri Wahjuningsih, dinilai perlu mendapatkan porsi perhatian lebih besar mengingat strategisnya sektor ini bagi keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat terungkap, kawasan peternakan yang ada saat ini baru mencakup sekitar 10 hektare. Sementara itu, untuk sektor pertanian, dukungan pupuk masih difokuskan pada komoditas tertentu seperti padi, jagung pipil, dan kopi melalui skema pupuk bersubsidi.

Anggota Pansus, Raja Siraj, turut menguatkan pandangan tersebut. Ia menilai sektor ketahanan pangan memiliki peran yang sangat strategis, terlebih dengan adanya program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak langsung pada kebutuhan pangan masyarakat.

“Saya sependapat, dinas ini sangat sakral. Program MBG sangat baik, tapi kebutuhan yang muncul juga besar. Kalau tidak diantisipasi, ini bisa menjadi persoalan ke depan,” ujarnya.

Raja Siraj juga menyoroti kapasitas produksi peternakan yang dinilai masih terbatas. Dari sekitar 3.000 ekor ayam petelur, tingkat produksi disebut mencapai sekitar 80 persen, namun jumlah tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat, terutama jika dikaitkan dengan program MBG.

Ia pun mendorong adanya alokasi anggaran yang lebih serius untuk pengembangan kawasan peternakan, guna meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan domestik secara berkelanjutan.

Selain itu, Raja Siraj mempertanyakan ketersediaan dan distribusi pupuk, khususnya bagi petani di luar komoditas prioritas. Ia meminta kejelasan strategi pemerintah daerah dalam memastikan akses pupuk tetap terjaga agar produktivitas pertanian tidak terganggu.

Melalui rapat lanjutan ini, Pansus LKPj DPRD Balikpapan menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih progresif dan terintegrasi di sektor pangan. Penguatan peternakan, ketersediaan pupuk, serta kesiapan menghadapi peningkatan kebutuhan menjadi isu utama yang harus segera dijawab oleh pemerintah daerah demi menjaga stabilitas dan kemandirian pangan di masa depan. (adv/rud)