Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Balikpapan menyoroti adanya kesenjangan data jumlah penduduk yang dinilai cukup signifikan. Perbedaan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi perencanaan pembangunan dan daya dukung kota ke depan.

Dalam pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pansus mencatat bahwa data kependudukan yang terkonfirmasi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berada di kisaran 766 ribu jiwa. Namun, berdasarkan sejumlah rilis dan estimasi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Balikpapan diperkirakan bisa mendekati 1 juta jiwa.

Ketua Pansus LKPj DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menilai selisih angka tersebut bukan sekadar persoalan data administratif, melainkan berkaitan langsung dengan beban dan kebutuhan kota.

“Gap ini cukup besar. Karena itu, perlu ada terobosan agar identifikasi penduduk bisa lebih konkret dan pendataannya lebih akurat, terutama untuk masyarakat yang sifatnya tidak menetap atau transit,” ujarnya setelah memimpin jalannya RDP di kantor DPRD bersama Disdukcapil Balikpapan, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, karakteristik kota Balikpapan sebagai daerah penyangga dan pusat aktivitas ekonomi membuat mobilitas penduduk cukup tinggi. Banyak warga yang datang dan pergi, sehingga tidak seluruhnya tercatat sebagai penduduk tetap.

“Penduduk non-permanen ini pergerakannya dinamis. Tapi tetap memberikan beban terhadap kota, baik dari sisi infrastruktur maupun layanan publik,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Jika hanya mengacu pada data administrasi yang lebih rendah, maka perencanaan berpotensi tidak mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

“Daya dukung kota tentu berbeda antara jumlah 766 ribu dengan potensi mencapai 1 juta jiwa. Ini berpengaruh pada kebutuhan air bersih, gas, bahan pokok, hingga biaya hidup masyarakat,” tambahnya.

Karena itu, Pansus mendorong pemerintah kota untuk menyusun formula pendataan yang lebih adaptif, termasuk memperhitungkan mobilitas penduduk sebagai salah satu indikator dalam perencanaan.

“Harapannya, ke depan perencanaan pembangunan tidak hanya berbasis data statis, tetapi juga mempertimbangkan dinamika pergerakan penduduk, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (adv/man)