poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 di Aula Pemkot Balikpapan, Kamis (2/4/2026). Forum strategis tahunan ini dihadiri sejumlah pejabat penting lintas tingkat pemerintahan sebagai bentuk sinergi dalam merumuskan arah pembangunan daerah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, didampingi Wakil Wali Kota Bagus Susetyo. Dari tingkat provinsi, turut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji serta Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur Abdulloh. Selain itu, Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi, Wakil Ketua DPRD Budiono dan Muhammad Taqwa, anggota DPRD kota dan provinsi, serta unsur Forkopimda juga turut menghadiri kegiatan tersebut.

Musrenbang ini menjadi wadah penting dalam menyusun RKPD Kota Balikpapan tahun 2027, yang akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Selain itu, forum ini juga berfungsi menyelaraskan berbagai kepentingan antara pemerintah kota, provinsi, hingga pusat, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Dalam sambutan DPRD Kota Balikpapan yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD, Budiono, ditegaskan bahwa arah pembangunan kota ke depan tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik semata. Ia menilai, pembangunan yang ideal adalah yang mampu menciptakan keseimbangan antara manusia, sistem, dan lingkungan.

“Pembangunan kota bukan hanya tentang gedung tinggi atau jalan yang luas, tetapi bagaimana menghadirkan harmoni antara Pemerinta dan masyarakat, tata kelola, dan lingkungan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Budiono juga menekankan pentingnya perencanaan yang terintegrasi dan partisipatif, agar setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan selaras dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah kota dan provinsi, khususnya dalam penanganan infrastruktur. Ia berharap para pemangku kebijakan di tingkat provinsi yang berasal dari Balikpapan dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi kota.

Rahmad mengungkapkan, masih terdapat sejumlah infrastruktur milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di wilayah Balikpapan, seperti jalan, yang mengalami kerusakan. Kondisi ini kerap menimbulkan persepsi di masyarakat seolah-olah menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

“Seringkali masyarakat menganggap ini kelalaian pemerintah kota, padahal kewenangannya ada di provinsi. Kami berharap ini bisa menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Menurutnya, kejelasan pembagian kewenangan serta koordinasi yang baik antara pemerintah kota dan provinsi menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan dan menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat. Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, diharapkan seluruh pihak dapat memperkuat kolaborasi dalam merancang program pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Balikpapan. (adv/rud)