Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Komisi II DPRD Kota Balikpapan memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Persatuan Ormas Asli Kalimantan (PAOK) dan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) di Gedung Parlemen kota Beriman, Senin (13/7/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan pelayanan air bersih yang masih banyak dikeluhkan masyarakat.

RDP dipimpin Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, didampingi Sekretaris Komisi II, Taufik Qul Rahman. Hadir pula Direktur Utama PTMB, Yudhi Saharuddin, serta Ketua PAOK, Andin Syamsir bersama sejumlah anggotanya.

Dalam forum tersebut, Andin Syamsir menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait kualitas layanan PTMB. Menurutnya, warga masih sering menerima air berwarna keruh kecokelatan yang dinilai tidak layak digunakan, bahkan dikhawatirkan berdampak pada kesehatan.

Selain itu, air yang mengandung endapan pasir dan lumpur juga disebut dapat merusak peralatan rumah tangga.

"Air yang sering keruh dan mati membuat masyarakat semakin terbebani. Ketika distribusi terganggu, warga terpaksa membeli air galon maupun air tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menilai persoalan air bersih di Balikpapan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan PTMB, tetapi juga menyangkut keterbatasan infrastruktur dan sumber air baku.

Ia mengungkapkan, untuk menuntaskan persoalan jaringan perpipaan di Kota Balikpapan dibutuhkan investasi yang sangat besar, bahkan diperkirakan mencapai sekitar Rp7 triliun.

Menurut Taufik, kebutuhan air bersih terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Sementara kapasitas sumber air baku yang dimiliki Balikpapan tidak mengalami penambahan signifikan sejak puluhan tahun lalu.

"Kebutuhan masyarakat terus bertambah, tetapi kapasitas air baku masih terbatas. Ini menjadi akar persoalan yang harus segera diselesaikan secara bersama-sama," katanya.

Kendati begitu, ia mendorong Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hingga pemerintah pusat untuk bersinergi mempercepat penyelesaian persoalan air bersih, termasuk memperjuangkan pemanfaatan sumber air Sungai Wain bagi kebutuhan masyarakat Balikpapan.

Menurutnya, apabila pasokan air dari Sungai Wain dapat dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat, maka sekitar 70 persen persoalan kekurangan air baku di Balikpapan dapat teratasi.

"Yang dibutuhkan bukan hanya kerja PTMB, tetapi juga dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah. PTMB sudah berupaya menjalankan tugasnya, namun tanpa dukungan anggaran dan penambahan sumber air baku, persoalan ini akan sulit diselesaikan," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PTMB Balikpapan, Yudhi Saharuddin, menjelaskan bahwa keluhan masyarakat yang diterima umumnya berkaitan dengan air keruh dan gangguan distribusi.

Menurutnya, gangguan distribusi biasanya terjadi akibat penghentian operasional Instalasi Pengolahan Air (IPA) karena pemadaman listrik maupun proses perbaikan pipa transmisi.

Sedangkan air keruh, lanjut Yudhi, umumnya merupakan dampak dari pekerjaan perbaikan jaringan pipa. Meski kualitas air saat keluar dari instalasi pengolahan telah memenuhi standar, endapan dalam pipa dapat terbawa saat proses perbaikan berlangsung.

"Kalau ada air keruh, kami minta masyarakat segera melaporkan kepada PTMB agar petugas bisa langsung melakukan pengurasan atau perbaikan di lokasi. Kami juga telah menyiapkan layanan pengaduan melalui WhatsApp dan ke depan akan membentuk command center yang beroperasi selama 24 jam," jelasnya.

Yudhi mengakui Balikpapan masih mengalami defisit air baku. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini saja, PTMB masih kekurangan sekitar 500 liter per detik. Sementara untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), diperlukan tambahan pasokan sekitar 2.000 liter per detik.

Ia menyebutkan sejumlah proyek penambahan sumber air, seperti pemanfaatan Sepaku Semoi, kerja sama dengan PT Arsari, hingga proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, masih memerlukan waktu sebelum dapat beroperasi penuh.

"Persoalan utama kita ada dua, yakni defisit air baku dan keluhan masyarakat terkait kualitas air akibat perbaikan jaringan. Kami terus berupaya memperbaiki pelayanan sambil menunggu tambahan pasokan air baku agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal," pungkasnya. (adv/man)