Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Balikpapan pada Agustus 2026 menunjukkan tren yang semakin terkendali. Balikpapan mencatat deflasi sebesar 0,03 persen secara bulanan (mtm), sementara Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) justru mengalami inflasi sebesar 0,52 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan perkembangan harga di kedua wilayah. Berbagai upaya pengendalian harga yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Balikpapan dinilai turut memberikan dampak terhadap penurunan harga sejumlah komoditas pangan strategis.

Secara tahunan, inflasi Kota Balikpapan pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,79 persen (yoy), sedangkan PPU sebesar 3,68 persen (yoy). Angka tersebut masih berada di atas inflasi nasional yang tercatat 3,19 persen (yoy), namun masih di bawah inflasi tahunan gabungan empat kota di Kalimantan Timur sebesar 3,83 persen.

Sementara itu, secara tahun kalender hingga Agustus 2026, inflasi Balikpapan tercatat sebesar 2,47 persen (ytd), sedangkan PPU mencapai 3,53 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menjelaskan deflasi di Balikpapan terutama bersumber dari kelompok Transportasi dengan andil sebesar 0,26 persen (mtm).

Lima komoditas yang menjadi penyumbang deflasi terbesar di Balikpapan adalah angkutan udara, bensin, bawang merah, kangkung, dan tomat.

Tarif angkutan udara mengalami penurunan setelah harga avtur yang ditetapkan PT Pertamina mulai 1 Agustus 2026 turun menjadi Rp21.825 per liter dari sebelumnya Rp22.104 per liter untuk Bandara Sepinggan Balikpapan.

Penurunan harga bensin juga dipengaruhi kebijakan Pertamina yang menurunkan harga Pertamax (RON 92) mulai 1 Agustus 2026 menjadi Rp16.300 per liter dari sebelumnya Rp16.650 per liter.

Sementara itu, harga bawang merah dan tomat turun seiring meningkatnya pasokan karena memasuki periode panen di sejumlah daerah sentra produksi, khususnya Jawa dan Sulawesi. Kondisi tersebut mendorong peningkatan ketersediaan stok di pasar lokal.

Harga kangkung juga mengalami penurunan seiring meningkatnya pasokan dari petani lokal di sekitar Balikpapan. Kondisi cuaca dengan curah hujan yang semakin minim membuat tanaman kangkung tumbuh lebih baik dan meminimalkan risiko kerusakan akibat genangan air.

"Meski mengalami deflasi secara keseluruhan, sejumlah komoditas di Balikpapan justru mengalami kenaikan harga. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil sebesar 0,18 persen (mtm)," terang Robi, Rabu (2/9/2026).

Robi melanjutkan, untuk lima komoditas utama penyumbang inflasi di Balikpapan adalah ikan layang, cabai rawit, kacang panjang, jagung manis, dan ketimun.

Harga ikan layang meningkat akibat terbatasnya hasil tangkapan nelayan di perairan Balikpapan dan sekitarnya. Kondisi tersebut terjadi seiring berakhirnya periode ikan pelagis kecil pada triwulan III 2026 serta tingginya gelombang laut yang membatasi aktivitas nelayan.

Sementara itu, harga cabai rawit, jagung manis, dan ketimun meningkat akibat menurunnya pasokan dari daerah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi. Kondisi cuaca kemarau memengaruhi tingkat produksi di daerah sentra, sementara permintaan masih relatif kuat.

"Harga kacang panjang juga meningkat akibat terbatasnya pasokan dari petani lokal di sekitar Balikpapan. Cuaca kering memengaruhi tingkat produksi sehingga pasokan dan stok di pasar mengalami penurunan," jelasnya.

Berbeda dengan Balikpapan, lanjut Robi, Kabupaten PPU justru mengalami inflasi sebesar 0,52 persen (mtm) pada Agustus 2026. Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 0,41 persen.

Komoditas utama penyumbang inflasi PPU adalah daging ayam ras, ikan tongkol, cabai rawit, pemeliharaan/service, dan buncis.

Harga daging ayam ras meningkat akibat terbatasnya pasokan ayam beku dari Jawa dan ayam segar dari PPU serta wilayah sekitarnya. Kenaikan tersebut juga menjadi kompensasi atas meningkatnya biaya pakan ternak di tengah permintaan yang masih kuat.

Harga ikan tongkol naik akibat menurunnya hasil tangkapan nelayan karena tingginya gelombang laut di perairan PPU dan sekitarnya. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah nelayan yang melaut menjadi lebih terbatas.

Sementara itu, kenaikan harga cabai rawit dan buncis dipengaruhi menurunnya pasokan dari daerah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi akibat kondisi cuaca kemarau.

Komoditas pemeliharaan/service juga mengalami kenaikan harga seiring meningkatnya biaya operasional bengkel, terutama akibat kenaikan harga suku cadang, pelumas, dan bahan pendukung lainnya.

Di tengah tekanan inflasi tersebut, sejumlah komoditas di PPU mengalami penurunan harga. Komoditas penyumbang deflasi terdalam antara lain tomat, bawang merah, ikan layang, kelapa, dan bawang putih.

Penurunan harga tomat dan bawang merah didukung meningkatnya pasokan seiring masuknya periode panen di sejumlah daerah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi.

Harga ikan layang juga turun karena tangkapan nelayan masih relatif tinggi sejalan dengan migrasi ikan pelagis kecil ke perairan PPU dan sekitarnya.

Sementara itu, harga kelapa turun karena meningkatnya pasokan dari petani lokal di sekitar PPU. Harga bawang putih juga mengalami penurunan seiring meningkatnya pasokan impor yang mendukung kelancaran distribusi dan ketersediaan stok di pasar.

Untuk menjaga stabilitas harga, TPID di Balikpapan dan PPU terus memperkuat langkah pengendalian inflasi, khususnya dalam menjaga kelancaran pasokan, distribusi, dan ketersediaan stok pangan strategis.

Upaya tersebut dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah, dan Operasi Pasar selama Agustus 2026. Kerja sama antardaerah (KAD) juga terus diperkuat untuk memastikan kesinambungan pasokan pangan di tengah meningkatnya dampak El Niño di sejumlah daerah sentra produksi.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan bersama pemerintah daerah melalui TPID Balikpapan, PPU, dan Kabupaten Paser juga terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi dan harga pangan.

Langkah tersebut diawali dengan perumusan strategi melalui rapat koordinasi inflasi mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri RI serta High Level Meeting (HLM) gabungan TPID Balikpapan, PPU, dan Paser yang digelar pada 11 Agustus 2026.

Hingga Agustus 2026, TPID Balikpapan telah melaksanakan 87 kali GPM, termasuk tujuh kali selama Agustus. Selain itu, Operasi Pasar LPG 3 kilogram serta optimalisasi Kios GESIT dan Kios Penyeimbang terus dilanjutkan.

Di PPU, TPID telah melaksanakan 27 kali GPM, Pasar Murah, dan Operasi Pasar, termasuk empat kegiatan sepanjang Agustus 2026.

Penguatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan penerapan Good Agricultural Practice (GAP), antara lain melalui Tani Camp, Gerakan Tanam Cabai, serta pemanfaatan pekarangan di PPU dan Balikpapan.

Dari sisi pasokan, penguatan KAD dilakukan melalui kerja sama Balikpapan dan PPU dengan Kabupaten Karo serta kerja sama Balikpapan dengan Kabupaten Bulukumba. Kerja sama tersebut diarahkan untuk melakukan diversifikasi sekaligus mengamankan pasokan komoditas strategis, khususnya hortikultura.

"Upaya tersebut diperkuat dengan pemantauan harga dan pasokan secara terintegrasi melalui early warning system, serta pembaruan harga bahan pokok penting dan neraca pangan," ujar Robi.

Ke depan, masih terdapat sejumlah risiko yang dapat meningkatkan tekanan inflasi daerah. Musim kemarau yang puncaknya diprakirakan terjadi pada triwulan III 2026 berpotensi memengaruhi produksi sejumlah komoditas pertanian.

Dampak El Niño yang lebih kuat juga berpotensi memengaruhi produksi pangan, khususnya di Jawa yang menjadi salah satu daerah sentra produksi dan sumber utama pasokan bahan pangan strategis bagi Balikpapan, PPU, dan Paser.

Selain itu, akselerasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terus berlanjut pada 2026 berpotensi meningkatkan permintaan komoditas pangan sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan ke depan.

KPwBI Balikpapan bersama pemerintah daerah melalui TPID Balikpapan, PPU, dan Paser akan terus memperkuat sinergi untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut.

Ke depan, KPwBI Balikpapan juga mendorong implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan.

"Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi daerah tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 2026, yakni sebesar 2,5 persen ± 1 persen. Pengendalian inflasi juga akan terus diarahkan melalui optimalisasi program dan kebijakan yang telah tercantum dalam roadmap pengendalian inflasi daerah 2025–2027 untuk TPID di wilayah Balikpapan, PPU, dan Paser," tutup Robi Ariadi. (*)