Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat gabungan lantai dua gedung parlemen kota Beriman, pada Selasa (24/2/2026).

Pertemuan yang dipimpin ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri menghadirkan 17 OPD terkait, guna mendorong penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pengembang property.

Dalam keterangannya, Yusri menegaskan bahwa penyerahan PSU harus dilakukan secara menyeluruh, tidak terbatas pada infrastruktur tertentu saja. Menurutnya, masih terdapat sejumlah komponen yang seharusnya diserahkan penuh kepada pemerintah kota, termasuk fasilitas pengendali banjir seperti bozem atau kolam retensi.

“Penyerahan PSU jangan hanya jalan dan drainase, tetapi juga fasilitas pendukung lain seperti bozem maupun bendali,” ujar Yusri seusai RDP.

Namun begitu, ia menjelaskan, perbedaan pandangan antar OPD kerap menjadi kendala dalam proses verifikasi. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) misalnya, menginginkan seluruh aset yang diserahkan benar-benar memenuhi standar teknis. Sementara di sisi lain, terdapat OPD yang menilai beberapa aset tetap dapat diterima meski belum sepenuhnya sempurna. 

"Kelemahannya ada di antara OPD yang belum klik, belum sama pemikirannya. Karena seperti di dinas PU ingin penyerahannya itu betul-betul clear and clean atau layak, sementara dinas lain mengatakan bisa saja meski belum sempurna. Tapi kan kembali lagi verifikasi itu dari 17 dinas yang mengampu terkait verifikasi PSU tersebut," jelas politisi Golkar itu.

Kondisi ini dinilai memicu miskomunikasi dan memperlambat proses administrasi.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, hingga periode 2023–2025 tercatat 24 perumahan telah menyerahkan PSU. Namun, jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan total 191 pengembang yang terdaftar di Kota Balikpapan. 

Dari 24 perumahan tersebut, sebagian hanya menyerahkan jalan utama dan drainase tanpa melengkapi fasilitas lain.

Menurut kajian pihaknya, tambahnya, ada 80 persen penyumbang banjir disebabkan perumahan khususnya di wilayah balikpapan selatan. 

"Nah, ini yang mau kami dorong supaya penyerahan itu bukan hanya infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikannya, tapi juga menyeluruh ke bendalinya pun diserahkan ke Pemerintah Kota. Makanya kami mencari solusi dalam rapat hari ini, semoga penyerahan PSU itu bisa lancar dan tidak hanya sampai di penyerahan-penyerahan aset tertentu saja," tutup Yusri. (man)