Poroskaltim.com, NUSANTARA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima kunjungan kerja Komisi B dan Komisi E DPRD Jawa Tengah pada Senin (11/05/2026) di Kantor Otorita IKN. Kunjungan ini menjadi forum diskusi dan studi banding terkait pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan tenaga kerja, hingga penguatan UMKM di IKN.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN, Nusantara diarahkan menjadi destinasi pariwisata unggulan kelas dunia melalui pengembangan wisata ramah lingkungan dan retret kebugaran yang mencerminkan kearifan lokal. Konsep tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya setempat.

Saat ini, IKN telah menyediakan peta visitasi wisata melalui aplikasi IKNOW yang menyajikan informasi layanan wisata secara interaktif bagi masyarakat. Selain informasi destinasi wisata, aplikasi tersebut juga memuat layanan transportasi umum dan panduan perjalanan (travel guidebook) yang dapat diakses pengunjung.

Berbagai potensi destinasi dan fasilitas wisata tengah dikembangkan di IKN, di antaranya convention center, fasilitas kesehatan, pusat budaya Islam, pusat informasi wisatawan, pusat kuliner, botanical garden, serta pusat kebudayaan Nusantara. Sementara itu, sejumlah destinasi yang telah menjadi daya tarik wisata dan dapat dikunjungi masyarakat meliputi Gunung Parung, Sungai Hitam Bekantan, Mangrove Mentawir, Goa Tapak Raja, dan Bukit Bangkirai.

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menyampaikan bahwa pembangunan IKN diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita akan menjadi superhub ekonomi Indonesia dari barat ke timur. Prinsipnya IKN akan mendongkrak ekonomi Indonesia,” ujar Bimo.

Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah, Sri Hartini, menyampaikan ketertarikannya untuk mempelajari lebih lanjut konsep pembangunan pariwisata dan pengelolaan lingkungan di IKN, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal.

“Kami sangat tertarik bagaimana konsep pembangunan pariwisata dan lingkungan di sekitar IKN, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal, pelestarian budaya, dan penguatan UMKM. Kebetulan kami juga sedang menggarap raperda penanganan lahan kritis, sehingga mudah-mudahan kami bisa belajar dan bertukar pikiran bersama,” ujar Sri.

Kunjungan kerja DPRD Jawa Tengah ke IKN ditutup dengan peninjauan lapangan ke sejumlah kawasan pembangunan, di antaranya Istana Negara dan area glamping di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. (*)