Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Juli 2026 menunjukkan tren yang semakin terkendali. Meskipun kedua daerah masih mencatatkan inflasi, laju kenaikannya lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, mencerminkan meredanya tekanan harga serta semakin efektifnya berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama Bank Indonesia.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan menilai kondisi tersebut didukung oleh kelancaran pasokan dan distribusi pangan, terjaganya ketersediaan stok komoditas strategis, serta semakin kuatnya sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan dan Kabupaten PPU. Berbagai program stabilisasi harga seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan operasi pasar selama Juli 2026 juga dinilai berhasil menjaga keterjangkauan harga di tengah tingginya permintaan masyarakat dan masih adanya tekanan dari harga energi global.

Secara bulanan, Kota Balikpapan mengalami inflasi sebesar 0,25 persen (month to month/mtm), sedangkan Kabupaten PPU mencatat inflasi 0,28 persen (mtm). Kenaikan harga di kedua wilayah terutama dipicu oleh kelompok transportasi, seiring penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Sementara secara tahunan, inflasi Balikpapan tercatat 3,06 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 2,88 persen (yoy). Adapun inflasi Kabupaten PPU berada di angka 2,34 persen (yoy) atau masih di bawah rata-rata nasional. Meski demikian, inflasi kedua daerah masih lebih rendah dibandingkan inflasi gabungan empat kota di Kalimantan Timur yang mencapai 3,31 persen (yoy) dan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 2026 sebesar 2,5±1 persen.

Di Balikpapan, kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,31 persen (mtm). Lima komoditas utama penyumbang inflasi ialah bensin, pelumas atau oli mesin, bakso siap santap, biaya pemeliharaan atau servis kendaraan, serta sawi hijau.

Kenaikan harga bensin dipengaruhi kebijakan penyesuaian harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.650 per liter sejak 10 Juni 2026. Harga pelumas turut meningkat akibat tingginya harga base oil dan biaya produksi. Sementara itu, harga bakso siap santap serta jasa servis kendaraan naik karena meningkatnya biaya operasional dan bahan baku. Adapun kenaikan harga sawi hijau dipicu terbatasnya pasokan akibat cuaca yang masih didominasi hujan sehingga memengaruhi produksi.

Di sisi lain, deflasi di Balikpapan terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,15 persen (mtm). Komoditas yang memberikan andil deflasi terbesar yakni cabai rawit, tomat, emas perhiasan, bawang merah, dan angkutan udara.

Penurunan harga cabai rawit, tomat, dan bawang merah didorong meningkatnya pasokan dari sentra produksi di Jawa dan Sulawesi yang memasuki masa panen. Tarif angkutan udara juga turun setelah adanya penyesuaian harga avtur untuk penerbangan domestik mulai 1 Juli 2026. Sementara harga emas perhiasan melemah seiring penurunan harga emas dunia akibat pergeseran minat investor ke instrumen investasi lainnya.

Berbeda dengan Balikpapan, inflasi di Kabupaten PPU terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,11 persen (mtm). Komoditas penyumbang inflasi terbesar meliputi daging ayam ras, ikan tongkol, ikan layang, bensin, dan bahan bakar rumah tangga.

Harga daging ayam meningkat akibat terbatasnya pasokan dari Jawa dan wilayah sekitar PPU serta naiknya harga pakan. Sementara kenaikan harga ikan tongkol dan ikan layang dipengaruhi berkurangnya hasil tangkapan nelayan akibat gelombang tinggi. Kenaikan harga bensin mengikuti penyesuaian harga Pertamax, sedangkan bahan bakar rumah tangga mengalami kenaikan akibat meningkatnya biaya distribusi dan operasional.

Adapun deflasi di Kabupaten PPU didominasi oleh turunnya harga cabai rawit, tomat, buncis, jagung manis, dan kacang panjang. Penurunan tersebut dipengaruhi meningkatnya pasokan dari daerah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi serta bertambahnya pasokan jagung manis dari wilayah lokal maupun luar PPU.

Meski tekanan inflasi saat ini semakin terkendali, Bank Indonesia mengingatkan masih terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi pada semester II 2026. Di antaranya potensi penurunan produksi pertanian akibat musim kemarau dan dampak El Nino yang diperkirakan lebih kuat, khususnya di Pulau Jawa sebagai daerah pemasok utama pangan bagi Balikpapan, PPU, dan Paser. Selain itu, meningkatnya kebutuhan pangan seiring akselerasi operasional SPPG juga berpotensi menambah tekanan permintaan.

Untuk menjaga stabilitas harga, KPwBI Balikpapan bersama TPID Balikpapan, PPU, dan Paser terus memperkuat koordinasi melalui rapat pengendalian inflasi, mitigasi risiko kekeringan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, hingga Workshop TANI CAMP 2026 guna meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP). Sebagai bagian dari program tersebut, pada 28 Juli 2026 telah dilakukan penyerahan bibit cabai, tomat, dan terong kepada masyarakat.

Selain itu, Gerakan Pangan Murah dilaksanakan di 34 kelurahan di Kota Balikpapan pada 20 Juli hingga 17 Agustus 2026, serta di Kabupaten PPU pada 14–16 Juli 2026.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menegaskan pihaknya akan terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah melalui TPID untuk mengoptimalkan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) dan roadmap pengendalian inflasi daerah 2025–2027.

"Dengan sinergi yang berkelanjutan, diharapkan inflasi di Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Paser tetap terjaga dalam kisaran sasaran inflasi nasional tahun 2026 sebesar 2,5±1 persen," ujarnya. (*)