Iklan Dua

DPRD Balikpapan Tegaskan Penyeragaman Tarif Ojol, Aplikator Wajib Patuhi Surat Edaran

$rows[judul] Keterangan Gambar : H. Yusri

Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Penyeragaman tarif ojek online (ojol) di Kota Balikpapan kembali dibahas dalam rapat bersama antara DPRD, perwakilan driver roda dua dan empat, serta pihak aplikator pada 11 Juli 2025 lalu. Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut dari aspirasi para driver yang meminta kesetaraan tarif antar aplikator.

Ditemui di ruang kerjanya, Anggota DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri menyampaikan, bahwa para driver baik ojek daring roda dua (GoRide) maupun roda empat (GoCar) mengeluhkan adanya perbedaan tarif antar aplikator yang dinilai tidak adil. Mereka merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur serta Surat Edaran Wali Kota Balikpapan yang mengatur tarif minimum dan standar operasional ojol di wilayah Balikpapan.

"Ada aplikator yang menetapkan harga terlalu rendah dari ketentuan, sehingga para driver meminta agar tarif ini disamakan," jelas Yusri, Senin (14/7/2025).

Dalam rapat tersebut, tiga aplikator hadir. Meskipun dua di antaranya tidak menandatangani berita acara rapat, mereka tidak menolak keputusan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ketidakhadiran tanda tangan tersebut hanya dikarenakan mereka belum menyepakati teknis pelaksanaan hasil rapat, bukan menolak isi keputusan.

"Mereka menyatakan tetap akan mengikuti tarif sesuai ketetapan gubernur dan wali kota. Hanya saja, mereka belum menandatangani hasil rapat karena alasan teknis internal," ujar politisi Golkar itu.

Yusri menjelaskan, dari rapat tersebut, terdapat dua poin utama yang disepakati yakni, Aplikator wajib segera menerapkan tarif sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltim dan Surat Edaran Wali Kota Balikpapan, dan jika aplikator tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka Satpol PP Kota Balikpapan berhak menutup operasional kantor aplikator yang melanggar.

Selain persoalan tarif, para driver ojol juga menyoroti promosi dan fitur iklan dalam aplikasi yang dinilai tidak transparan atau tidak dikomunikasikan terlebih dahulu dengan mitra pengemudi. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar setiap kebijakan promosi atau fitur baru dikonsultasikan lebih dahulu agar tidak merugikan pihak driver.

Kendati demikian, tambah Yusri, secara umum para driver yang hadir dalam rapat menyatakan mendukung penuh penyeragaman tarif ini dan siap menjalankan aturan yang telah ditetapkan.

"Pada intinya, semua pihak sudah setuju dengan tarif yang diberlakukan, dan tinggal menunggu implementasi dari para aplikator," tutupnya. (man)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)