Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono mengaku sangat mendukung atas seluruh program yang disampaikan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud saat berpidato perdana dalam rapat Paripurna di gedung BSCC Dome, pada Rabu (5/3/2025).

Ya untuk diketahui, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud telah menyampaikan sambutan pertamanya setelah dilantik Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto di Istana Negara DKI Jakarta, pada 20 Februari lalu. 

Dalam pidato itu, Wali Kota Balikpapan periode 2025-2030 menyampaikan segala visi-misinya untuk memprioritaskan segala pembangunan kepentingan masyarakat.

"Jadi hari ini pidato Wali Kota perdana setelah dilantik, yang memaparkan visi-misinya saat kampanye lalu, di mana visi-misi janji politik itu nantinya kami tetapkan menjadi Perda (Peraturan Daerah)," ujar Budiono kepada media.

"Saya pasti sangat mendukung program Pemerintah ini, apalagi untuk menuju kesejahteraan rakyat," sambungnya.

Budiono menjelaskan, bahwa adapun program visi-misi Wali Kota Rahmad Mas'ud bersama Wakil Wali Kota Bagus Susetyo itu berprioritas pada Pendidikan, Kesehatan dan pencegahan stunting.

Kemudian, dalam prioritas kesehatan, Wali Kota akan kembali membangun rumah sakit di Balikpapan Timur, begitupun dengan puskesmas yang juga akan dibangun lagi di kota ini. Sedangkan pada Pendidikan, gedung sekolah yang dirasa kurang juga akan didirikan kembali.

"Tapi satu catatan, pencegahan stunting itu penting sekali," tegasnya.

Namun begitu, untuk persedian air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat, ia menyebut Balikpapan memang sedang kekurangan, sehingga membutuhkan cadangan air baku.

"Pastinya kita memang kekurangan cadangan air baku. Jadi apakah nanti kami akan buat embung lagi, ataukah kami bekerja sama dengan daerah lain atau mungkin mengambil air dari IKN (Ibu Kota Nusantara) sendiri," kata Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu.

Selain itu, Budiono turut menanggapi terkait efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Menurutnya, pemangkasan itu dipastikan tidak berdampak kepada kepentingan masyarakat, tapi kegiatan-kegiatan Pemerintahan yang bersifat ceremonial, seperti perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan rapat.

"Terkait pelayanan dasar itu tetap menjadi prioritasnya, jadi tidak ada pengaruhnya. Namun yang dipangkas itu ialah kegiatan-kegiatan dinas, seperti perjalanan studi banding yang tadinya biasa dilakukan tiga kali dalam sebulan, kemungkinan menjadi satu kali saja," terangnya. (man)