Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Keberhasilan Kota Balikpapan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah minimnya ketergantungan pada sektor pertambangan menarik perhatian DPRD Kota Pontianak. Melalui kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Kota Balikpapan, rombongan legislatif dari Kota Khatulistiwa itu mempelajari berbagai strategi yang diterapkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, khususnya dari sektor jasa.

Kunjungan yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Balikpapan, Senin (8/6/2026), diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman. Pertemuan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman terkait penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang dimiliki pemerintah kota.

Yono menjelaskan, Balikpapan sebagai kota yang tidak memiliki ketergantungan besar terhadap pendapatan sektor pertambangan terus mengandalkan sektor jasa sebagai tulang punggung PAD. Sumber penerimaan tersebut berasal dari pajak restoran, hotel, parkir, hiburan hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Karena daerah perkotaan tidak memiliki banyak sumber pendapatan dari sektor pertambangan, maka penguatan PAD dilakukan melalui sektor jasa. Salah satu upayanya dengan memperketat pengawasan terhadap wajib pajak agar potensi pendapatan daerah dapat tergali secara maksimal,” ujarnya.

Menurut Yono, DPRD bersama pemerintah daerah secara konsisten melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Upaya tersebut dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pelaku usaha serta pemanfaatan sistem pengawasan transaksi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan daerah.

Ia menambahkan, langkah pengawasan yang dilakukan Komisi II DPRD Balikpapan terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah dalam beberapa waktu terakhir.

Selain membahas strategi peningkatan PAD, pertemuan tersebut juga menyinggung perkembangan Balikpapan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Berbagai aspek seperti penataan kota, pertumbuhan sektor kuliner, hingga keberhasilan Balikpapan mempertahankan predikat sebagai salah satu kota layak huni turut menjadi topik diskusi.

“Kami berdiskusi tentang berbagai aspek, mulai dari peningkatan PAD, penataan kota, hingga bagaimana Balikpapan bisa menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali,” kata Yono.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari secara langsung strategi yang diterapkan Balikpapan dalam mengoptimalkan PAD.

Menurutnya, karakteristik Pontianak dan Balikpapan memiliki banyak kesamaan karena sama-sama bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

“Karena karakteristik kota kami hampir sama dengan Balikpapan, kami ingin belajar bagaimana strategi pengawasan dan optimalisasi pajak daerah yang dilakukan sehingga mampu meningkatkan PAD,” ujarnya.

Bebby menyebut PAD Kota Pontianak saat ini masih berada di kisaran Rp800 miliar hingga Rp1 triliun dan belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, pengurangan anggaran sekitar Rp220 miliar menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Untuk itu, DPRD Pontianak berencana memperkuat pengawasan terhadap potensi kebocoran pajak, terutama pada sektor usaha seperti rumah makan, kafe, warung kopi, hotel, dan berbagai usaha jasa lainnya.

“Langkah yang akan kami lakukan adalah menekan kebocoran pajak melalui pengawasan yang lebih ketat, termasuk pengecekan langsung ke lapangan. Kami juga berharap adanya kejujuran dan kesadaran dari para pelaku usaha dalam melaporkan kewajiban pajaknya karena pajak tersebut akan kembali untuk pembangunan kota,” tegasnya. (adv/man)