Iklan Dua

Balikpapan, Paser, dan PPU Resmi Luncurkan Digitalisasi Retribusi Daerah

$rows[judul]
Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) resmi meluncurkan digitalisasi retribusi daerah dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Balikpapan. Kegiatan ini mengusung tema “Mendorong Transformasi Digital untuk Layanan Publik dan Ketahanan Fiskal yang Andal.”

Mengacu Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021, TP2DD dibentuk untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, memperkuat tata kelola, serta mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital. 

Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri Sekda Kota Balikpapan Muhaimin, Bupati PPU H. Mudyat Noor, dan Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari. Ketiga pemerintah daerah tersebut terus bersinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan untuk memperluas digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah. 

Pada kesempatan itu, Bupati Penajam Paser Utara (PPU), H. Mudyat Noor S.Hut. menyampaikan arahan kepada seluruh anggota TP2DD PPU agar terus berkolaborasi guna mendigitalisasi layanan publik untuk efisiensi proses bisnis, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. 

Senada, Wakil Bupati Paser, H. Ikhwan Antasari, S.Sos menekankan pentingnya seluruh pihak untuk mengimplementasikan digitalisasi di seluruh lapisan, sehingga tercipta ekosistem digital yang dapat mengoptimalkan layanan publik, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemda. 

Lebih lanjut, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, S.T., M.T., mewakili Wali Kota Balikpapan menyampaikan arahan untuk memperkuat regulasi, serta infrastruktur teknologi dan informatika untuk mendukung inovasi yang berkelanjutan baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menegaskan bahwa BI akan terus mengarahkan kebijakan sistem pembayaran untuk memperkuat stabilitas dan mempercepat transformasi ekonomi keuangan digital nasional. 

"Melalui penyediaan sistem pembayaran yang CeMuMuAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal), BI mendorong digitalisasi transaksi pemerintah pusat dan daerah," ujarnya, Senin (8/12/2025).

QRIS disebut menjadi game changer dalam pembayaran pajak dan retribusi karena memperluas inklusi digital dan meningkatkan transparansi. Hingga triwulan III 2025, jumlah merchant QRIS di wilayah kerja BI Balikpapan mencapai 263 ribu, tumbuh 24,42% (yoy). Nominal transaksi QRIS tercatat Rp5,7 triliun dengan 47 juta transaksi, meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Pengguna QRIS di Kalimantan Timur kini menembus 735 ribu.

Dalam kegiatan HLM juga dilaksanakan Launching Digitalisasi Retribusi menggunakan kanal QRIS, yaitu, Retribusi Parkir di Kawasan Balikpapan Permai, Kota Balikpapan, Retribusi Pasar/Pertokoan dan Retribusi Persampahan/Kebersihan Kabupaten Penajam Paser Utara, serta Retribusi Pedagang Pasar Kabupaten Paser.

"Program ini merupakan hasil sinergi Pemda, Bank Indonesia, dan BPD Kaltimtara untuk meningkatkan kemudahan pembayaran retribusi sekaligus menaikkan kepatuhan dan transparansi transaksi daerah," jelas Robi Ariadi.

Selain peluncuran layanan digital, TP2DD Balikpapan, PPU, dan Paser juga menandatangani komitmen bersama untuk memperbarui Roadmap TP2DD guna mempercepat elektronifikasi transaksi daerah.

Kegiatan HLM dirangkai dengan capacity building bersama Kemenko Perekonomian terkait evaluasi kinerja Championship TP2DD 2025. Pada ajang tersebut, TP2DD Kota Balikpapan berhasil meraih penghargaan sebagai TP2DD Terbaik Kategori Kota di wilayah Kalimantan. Kabupaten PPU juga mencatat lompatan besar, naik dari peringkat 34 pada 2024 menjadi peringkat 9 pada 2025 untuk kategori kabupaten. (*)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)