Iklan Dua

Balikpapan Jadi Pusat Desk Investasi Kalimantan, Pemerintah Bidik Percepatan Realisasi Modal

$rows[judul]

Poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Kota Balikpapan resmi ditetapkan sebagai pusat Desk Investasi untuk wilayah Pulau Kalimantan. Kehadiran layanan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat realisasi penanaman modal, mengurai hambatan investasi, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Peresmian Desk Investasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Selasa (17/11/2026).

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Edy Junaedi Harahap, mengatakan Desk Investasi Balikpapan merupakan desk keenam yang dibentuk kementeriannya secara nasional. Sementara sepanjang 2026, fasilitas ini menjadi yang keempat diresmikan setelah sebelumnya hadir di Medan, Semarang, dan Makassar.

Menurut Edy, pembentukan desk tersebut merupakan wujud sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan realisasi investasi sekaligus mengatasi berbagai hambatan yang selama ini menghambat pelaksanaan penanaman modal.

“Desk Investasi ini dibentuk untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mendorong realisasi investasi serta mengurai berbagai hambatan atau bottlenecking yang dihadapi para pelaku usaha,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Desk Investasi Balikpapan tidak hanya melayani kebutuhan investasi di Kota Balikpapan, tetapi mencakup seluruh wilayah Kalimantan. Dalam pelaksanaannya, tim desk akan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk melakukan pendataan serta memfasilitasi persoalan yang dihadapi investor.

Hambatan yang menjadi perhatian antara lain persoalan perizinan, kesiapan lahan, hingga pemenuhan persyaratan dasar investasi. Penanganan sejak tahap perencanaan dinilai penting agar rencana penanaman modal tidak berhenti sebatas komitmen, tetapi benar-benar dapat direalisasikan.

“Sejak awal, kita perlu memastikan apakah lahannya sudah siap dan persyaratan dasarnya sudah terpenuhi. Jangan sampai investasi hanya tercatat sebagai rencana atau komitmen, tetapi pada akhirnya tidak terealisasi karena kendala yang sebenarnya bisa diidentifikasi lebih awal,” jelas Edy.

Ia menambahkan, Balikpapan dipilih sebagai pusat Desk Investasi Kalimantan karena memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Selain menjadi daerah dengan kontribusi besar terhadap realisasi investasi Kalimantan Timur, aksesibilitas Balikpapan juga dinilai mendukung mobilitas investor dari berbagai daerah.

Edy menyebutkan, sekitar 30 persen realisasi investasi di Kalimantan Timur berasal dari Balikpapan. Sementara Kalimantan Timur sendiri menyumbang hampir separuh dari total realisasi investasi di Pulau Kalimantan.

Keberadaan desk ini juga diharapkan membantu meningkatkan capaian investasi daerah. Edy menyinggung target realisasi investasi Kalimantan Timur yang mencapai Rp90 triliun, sementara capaian hingga periode pelaporan yang disampaikan masih perlu terus digenjot.

Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah melalui DPMPTSP dinilai menjadi kunci. Menurutnya, target investasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan hasil pembagian target nasional kepada pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota.

Selain memfasilitasi persoalan investasi, Edy turut menyoroti penerapan mekanisme fiktif positif dalam ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko. Mekanisme tersebut memberikan kepastian kepada pelaku usaha apabila permohonan perizinan tidak memperoleh tanggapan dari instansi berwenang hingga batas waktu layanan atau service level agreement (SLA) yang ditetapkan.

Ia mencontohkan, apabila suatu jenis perizinan memiliki batas waktu penyelesaian 28 hari, tetapi hingga batas tersebut instansi terkait belum memberikan respons, sistem Online Single Submission (OSS) dapat menerbitkan perizinan secara otomatis sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap pelaku usaha memperoleh kepastian waktu dan proses perizinan sehingga tidak lagi ragu untuk menanamkan modal di Indonesia.

Sementara itu, Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, yang membacakan sambutan Wali Kota Balikpapan, mengatakan penetapan Balikpapan sebagai pusat Desk Investasi merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap posisi strategis kota ini.

Kepercayaan tersebut sejalan dengan capaian realisasi investasi Balikpapan yang menunjukkan kinerja positif. Sepanjang 2025, realisasi investasi tercatat mencapai Rp27,25 triliun, terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp23,78 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp3,47 triliun.

Capaian tersebut menempatkan Balikpapan sebagai daerah dengan nilai realisasi investasi terbesar di Kalimantan Timur.

Tren positif juga berlanjut pada 2026. Hingga triwulan III, realisasi investasi Balikpapan mencapai Rp15,56 triliun atau 75,32 persen dari target tahunan sebesar Rp20,68 triliun.

“Realisasi ini kembali mengukuhkan posisi Balikpapan sebagai daerah dengan perolehan nilai investasi tertinggi di Kalimantan Timur, serta masuk dalam jajaran kota dengan realisasi investasi terbesar di luar Pulau Jawa,” kata Sudirman saat membacakan sambutan wali kota.

Pertumbuhan aktivitas usaha juga tercermin dari penerbitan 3.443 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru hingga triwulan III 2026. Capaian ini menunjukkan geliat kegiatan usaha sekaligus meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perizinan.

Sudirman menyampaikan, Pemkot Balikpapan berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan investasi melalui DPMPTSP. Upaya tersebut dilakukan dengan menyederhanakan alur perizinan, memberikan pendampingan legalitas usaha, serta memperkuat kepastian hukum dan stabilitas keamanan bagi investor.

Pemkot juga menyiapkan peluang investasi baru melalui pengembangan kawasan industri berbasis sinergi di wilayah Kariangau dan Balikpapan Utara. Penguatan infrastruktur, dukungan logistik, dan konektivitas menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat posisi Balikpapan sebagai superhub industri dan jasa penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Melalui keberadaan Desk Investasi, Pemkot berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin efektif. Terutama dalam menyelesaikan persoalan teknis maupun hambatan yang dihadapi investor di lapangan.

“Kami berkomitmen penuh memastikan setiap hambatan perizinan dan kendala teknis yang dihadapi pelaku usaha di lapangan dapat diselesaikan secara cepat, terukur, dan transparan,” tegas Sudirman. (man)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)