Poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Persoalan pemadaman listrik bergilir hingga penanganan banjir dan pelebaran drainase menjadi sejumlah aspirasi yang mendapat perhatian Anggota DPRD Kota Balikpapan Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Utara, Halili Adinegara, saat melaksanakan reses masa sidang I tahun 2026/2027.

Kegiatan yang berlangsung di RT 51, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Jumat (13/11/2026) sore tersebut dikemas dalam suasana kekeluargaan dengan mengedepankan silaturahmi dan dialog bersama masyarakat.

Reses itu turut dihadiri sejumlah Ketua RT, anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Gunung Samarinda, Sahabat Halili Adinegara (HAN), Ketua LPM Gunung Samarinda Yasin yang bertindak sebagai narahubung, Babinsa, Bhabinkamtibmas Balikpapan Utara, serta perwakilan PLN Balikpapan Utara.

Dalam pertemuan tersebut, Halili secara khusus menghadirkan pihak PLN agar masyarakat mendapatkan penjelasan langsung mengenai persoalan pemadaman listrik bergilir yang belakangan kerap terjadi di sejumlah kawasan Balikpapan, khususnya Balikpapan Utara.

Menurutnya, gangguan pasokan listrik telah menjadi keluhan masyarakat yang perlu segera mendapatkan kepastian penanganan. Karena itu, kehadiran PLN diharapkan tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga solusi terkait persoalan yang dirasakan warga.

"Saya sengaja mengundang pihak PLN karena kondisi kelistrikan di Balikpapan, khususnya Balikpapan Utara dan Gunung Samarinda, saat ini memang sedang menjadi perhatian. Tadi sudah disampaikan penjelasan dari pihak PLN Balikpapan Utara bahwa insyaallah pada pertengahan Desember seluruhnya akan kembali normal dan tidak ada lagi pemadaman bergilir seperti sekarang," ujar Halili.

Selain persoalan kelistrikan, Halili juga memaparkan sejumlah program pembangunan infrastruktur yang masih menjadi pekerjaan rumah di wilayah Gunung Samarinda. Di antaranya pelebaran drainase dan penanganan titik-titik rawan banjir.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur jalan dan drainase di wilayah tersebut sebenarnya telah banyak direalisasikan sejak dirinya menjabat sebagai Ketua LPM Gunung Samarinda selama dua periode. Dukungan anggaran dari pemerintah provinsi turut mendorong percepatan pembangunan di kawasan tersebut.

Karena itu, menurutnya, kebutuhan pembangunan saat ini lebih banyak diarahkan pada penyelesaian titik-titik yang masih membutuhkan penanganan lanjutan.

Salah satu proyek yang menjadi prioritas adalah pelebaran drainase dengan alokasi anggaran sekitar Rp6 miliar. Pekerjaan tersebut direncanakan mencakup panjang kurang lebih 400 hingga 500 meter dengan lebar sekitar 3,5 meter.

Halili menegaskan akan mengawal agar proyek tersebut dapat direalisasikan pada 2027. Terlebih, terdapat surat pernyataan dari pemilik lahan, Iskandar Lubis, yang memberikan persetujuan penggunaan lahan hingga 2028.

"Saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait bahwa pekerjaan ini harus dikawal. Dalam surat pernyataan pemilik lahan, persetujuannya hanya berlaku sampai 2028. Karena itu, saya menargetkan pada 2027 pekerjaan fisiknya sudah harus dilaksanakan. Jangan sampai kesempatan ini terlewat," tegas pria yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan itu.

Ia mengaku telah melakukan pengecekan terhadap alokasi anggaran tersebut dan memastikan anggaran sekitar Rp6 miliar masih terpantau dalam perencanaan. Dengan demikian, tahapan selanjutnya tinggal memastikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Halili juga menyoroti pentingnya penanganan drainase secara menyeluruh dari kawasan hilir hingga hulu. Menurutnya, pelebaran saluran di satu titik tidak akan maksimal apabila kapasitas drainase di bagian lainnya masih terbatas.

Salah satu titik yang turut menjadi perhatian berada di sekitar RT 56. Pelebaran drainase di kawasan tersebut dinilai penting karena berpotensi memengaruhi kondisi aliran air hingga ke RT 51.

"Kalau bagian itu tidak dilebarkan, dampaknya juga bisa dirasakan warga RT 51. Karena itu, penanganannya harus saling terhubung. Kita selesaikan terlebih dahulu bagian hilir, kemudian dilanjutkan ke bagian hulu agar aliran air bisa lebih lancar dan risiko banjir dapat dikurangi," jelas Ketua Fraksi PKB tersebut.

Tidak hanya itu, Halili juga merencanakan penanganan drainase lanjutan di kawasan RT 51 pada 2028. Ia menyebut, kondisi saluran di belakang permukiman warga saat ini sudah tidak mampu menampung debit air secara optimal, sehingga berpotensi menyebabkan luapan hingga masuk ke rumah warga.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia merencanakan pelebaran drainase dengan memanfaatkan sebagian lahan di sepanjang jalan yang memiliki lebar sekitar enam meter. Rencana awalnya, sekitar 2,5 meter akan dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan saluran.

Sementara itu, terdapat pula rencana pekerjaan infrastruktur lainnya dengan nilai anggaran sekitar Rp15 miliar. Namun, pelaksanaannya untuk sementara ditunda menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.

Meski demikian, Halili memastikan rencana tersebut tidak dihapus dari agenda pembangunan. Ia menargetkan pekerjaan itu dapat kembali diperjuangkan dan direalisasikan pada 2028.

"Memang untuk rencana yang sekitar Rp15 miliar sementara kita tahan dulu karena kondisi efisiensi anggaran. Namun, insyaallah pada 2028 akan kita perjuangkan kembali agar bisa dikerjakan," pungkasnya.

Melalui kegiatan reses tersebut, Halili berharap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan daerah, sehingga kebutuhan warga Gunung Samarinda dapat ditangani secara bertahap dan tepat sasaran. (man)