Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengingatkan pemerintah daerah untuk segera bersiap menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan akan memicu cuaca ekstrem dalam waktu dekat.

Menurutnya, kesiapsiagaan perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi ketahanan pangan maupun ketersediaan air bersih. Ia mencontohkan, dalam forum internal partainya, telah dibahas pentingnya diversifikasi bahan pangan sebagai langkah antisipatif.

“Ketergantungan terhadap beras perlu dikurangi dengan menyiapkan bahan pangan alternatif seperti jagung, umbi-umbian, hingga komoditas lain yang memiliki kandungan karbohidrat,” ujar Budiono saat ditemui di ruang kerjanya, kantor DPRD Balikpapan, Selasa (14/4/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, kondisi geopolitik global yang tidak menentu turut berpotensi memperparah dampak El Nino terhadap ketersediaan pangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk lebih inovatif dalam memanfaatkan lahan yang tersedia, meskipun diakui pengembangan sawah di Balikpapan cukup terbatas.

“Lahan untuk pertanian sebenarnya masih ada, terutama untuk tanaman seperti jagung atau komoditas lain. Tinggal bagaimana pemerintah hadir melalui program dan penganggaran yang tepat,” jelasnya.

Selain pangan, Budiono juga menyoroti persoalan air bersih yang hingga kini masih menjadi tantangan di Balikpapan. Menurutnya, keterbatasan sumber air baku serta distribusi yang belum merata dapat semakin diperparah saat musim kering akibat El Nino.

Saat ini, Balikpapan mengandalkan Waduk Manggar dan Waduk Teritip sebagai sumber utama air baku. Namun, kapasitas tersebut dinilai belum mencukupi, sementara sejumlah sumur dalam juga mengalami penurunan debit.

“Pemerintah harus mencari solusi tambahan, seperti optimalisasi suplai dari SPAM regional atau bahkan mendorong program sederhana seperti panen air hujan di masyarakat,” katanya.

Di samping itu, ia juga menyoroti kondisi jaringan pipa distribusi yang sudah berumur dan berpotensi memengaruhi kualitas air yang diterima masyarakat. Ia menegaskan bahwa peremajaan infrastruktur menjadi hal mendesak, meskipun membutuhkan anggaran besar.

“Kalau APBD tidak mencukupi, bisa diupayakan melalui bantuan keuangan dari pemerintah pusat atau skema lain yang sesuai regulasi,” tambahnya.

Kendati demikian, Budiono optimistis, dengan langkah antisipatif yang tepat dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta pemangku kepentingan lainnya, dampak El Nino dapat diminimalkan, sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat tetap terjaga. (adv/man)