Poroskaltim.com, BALIKPAPAN –  Komisi II DPRD Kota Balikpapan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), senin (30/3/2026) bersama mitra kerja dalam rangka membahas evaluasi program Tahun Anggaran 2026 serta rencana kegiatan untuk Tahun Anggaran 2027. Rapat tersebut turut menghadirkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan sebagai salah satu pihak yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Saat diwawancarai terkait hasil RDP tersebut, Taufik Qul Rahman Sekretaris Komisi II menyoroti persoalan aset daerah yang hingga kini masih belum sepenuhnya tertib administrasi. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah aset milik pemerintah kota yang belum diserahkan secara resmi dan berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

“Ada beberapa aset yang ternyata belum diserahkan dan ini harus segera diamankan. Kami mendorong BKAD untuk segera melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap aset milik kota,” tegas Taufik.

Menurutnya, kejelasan status aset sangat penting, tidak hanya untuk menjaga kekayaan daerah, tetapi juga sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan ke depan. Ia juga mengingatkan agar pengelolaan aset dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menghindari potensi penyalahgunaan.

Selain membahas persoalan aset, RDP juga difokuskan pada sinkronisasi program antara perangkat daerah dan mitra kerja, khususnya dalam memastikan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran. Komisi II menilai, efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi prioritas agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pembahasan juga menyentuh kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kebutuhan pembangunan di tahun mendatang. Hal ini mencakup perencanaan program yang adaptif terhadap dinamika ekonomi serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

Melalui forum tersebut, Komisi II DPRD Kota Balikpapan menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, terukur, dan tepat sasaran. Taufik menekankan bahwa setiap program yang disusun harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas serta memiliki dampak nyata dan berkelanjutan.

“Perencanaan harus betul-betul disusun dengan baik, tidak hanya sekadar program berjalan, tetapi harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung pembangunan kota secara berkelanjutan,” pungkasnya. (adv/rud)