Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menegaskan pentingnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini ia sampaikan dalam dialog bersama awak media Balikpapan di Kafe Scako, pada Jumat (20/6/2025) sore.

Hetifah menyoroti masih adanya kesenjangan pendidikan antarwilayah, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. 

“Secara nasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memang meningkat, tetapi kalau kita lihat antarwilayah, kesenjangannya masih nyata. Antara kabupaten/kota pun terdapat perbedaan yang mencolok, terlebih antara wilayah pedesaan dan perkotaan,” jelasnya.

Ia memaparkan bahwa mayoritas lulusan perguruan tinggi masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Sementara itu, data menunjukkan sebagian besar masyarakat di pedesaan hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang SD atau bahkan tidak sekolah sama sekali.

Karena itu, lanjut Hetifah, Komisi X membentuk Panitia Kerja (Panja) Pendidikan di Daerah 3T untuk melakukan pengawasan dan menyusun rekomendasi kebijakan berbasis kondisi lapangan. 

"Panja ini juga ditujukan untuk melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses pendidikan," sebutnya.

Di samping itu, Hetifah mengapresiasi rencana pemerintah pusat, khususnya program dari Presiden Prabowo Subianto yang mengusung digitalisasi sekolah di seluruh wilayah, terutama daerah 3T. Program ini mencakup distribusi perangkat pembelajaran seperti “Smart Board” dan akses terhadap konten pembelajaran berkualitas, termasuk video-video edukatif dari guru-guru terbaik nasional.

“Anak-anak di daerah bisa belajar langsung dari konten yang bagus, tidak hanya bergantung pada guru di sekolahnya. Ini sangat futuristik,” ujarnya.

Namun, ia mengakui infrastruktur pendukung seperti internet masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Kutai Barat. 

“Saya dapat laporan masih banyak titik yang belum terakses internet. Padahal anggarannya dulu sudah ada, tapi sempat terhambat karena kasus di Kominfo. Sekarang kita dorong pembangunan BTS (Base Transceiver Station) agar tidak ada lagi desa yang tidak punya akses internet,” tegasnya.

Pun begitu, Dewan Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) ini juga menekankan bahwa peningkatan kualitas guru menjadi kunci dalam memperbaiki mutu pendidikan nasional. Tahun ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada semua guru baik mulai dari PAUD hingga jenjang atas, untuk melanjutkan pendidikan hingga S1 atau D4 secara gratis melalui skema kerja sama dengan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan).

Program ini juga didukung oleh skema rekognisi pembelajaran lampau (RPL). 

“Misalnya guru PAUD yang sudah mengajar lima tahun tapi hanya lulusan SMA, bisa dikonversi ke SKS sehingga kuliahnya tidak harus empat tahun penuh,” ujar Hetifah.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong PPG (Pendidikan Profesi Guru). Saat ini masih ada sekitar 800 ribu guru yang belum mengikuti PPG, padahal program ini berdampak langsung pada kesejahteraan guru. 

“Setelah lulus PPG, guru akan mendapat tunjangan profesi setara gaji pokok. Artinya, bisa dua kali lipat penghasilan,” jelasnya.

Tahun ini, alokasi untuk 400 ribu guru telah disiapkan. Sisanya diharapkan bisa dijangkau pada tahun anggaran berikutnya.

Guna menanggapi keluhan guru-guru di daerah yang merasa kesulitan mengakses informasi mengenai PPG dan beasiswa pendidikan, Hetifah meminta dukungan media serta mendorong guru agar lebih proaktif mengikuti kanal informasi resmi. Ia juga membuka komunikasi langsung melalui media sosialnya dan mengajak guru-guru untuk aktif bertanya.

“Kalau ada pertanyaan, sampaikan saja. Kita sekarang punya banyak kanal informasi, termasuk live IG bersama Dirjen GTK (Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan). Informasi itu terbuka,” pungkasnya.

Sebagai penutup, Hetifah menyebut bahwa Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) di Kalimantan Timur akan menjadi pusat pengembangan kapasitas tenaga pendidik di wilayah ini. Ia berharap seluruh inisiatif ini dapat menjawab tantangan ketimpangan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia. (man)