poroskaltim.com, BALIKPAPAN — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat lanjutan dengan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (21/4/2026). Rapat berlangsung maraton sejak pagi hingga sore hari dengan fokus pada evaluasi kinerja, penggunaan anggaran, serta efektivitas program kerja.

Rapat dipimpin oleh Andi Arif Agung didampingi Raja Siraj, serta dihadiri sejumlah anggota DPRD, di antaranya Muhammad Najib, Siska Angraini, Lim, Ryan, Aguslimin, Danang Eko, dan Halili Adi Negara.

Dalam agenda tersebut, DPRD menghadirkan berbagai OPD strategis, mulai dari Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selain itu, turut dipanggil Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Inspektorat, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Ketenagakerjaan, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sejak awal rapat, suasana berlangsung dinamis. Anggota DPRD secara bergantian melontarkan pertanyaan tajam kepada masing-masing OPD. Sorotan utama mencakup serapan anggaran, capaian kinerja, hingga relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat.

Beberapa anggota dewan bahkan mempertanyakan efektivitas program yang dinilai belum memberikan dampak signifikan di lapangan. Evaluasi tidak hanya berhenti pada angka-angka laporan, tetapi juga menyoroti implementasi nyata dari program yang telah dijalankan.

“Jangan sampai program hanya selesai di atas kertas, tetapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” menjadi salah satu penekanan dalam rapat tersebut.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran juga menjadi perhatian serius. DPRD meminta setiap OPD mampu menjelaskan secara rinci alokasi anggaran, termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Rapat ini menjadi bagian dari proses pendalaman LKPj yang bertujuan memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Balikpapan.

Dengan intensitas pembahasan yang tinggi, DPRD menegaskan komitmennya untuk mengawal kinerja pemerintah daerah secara lebih ketat, sekaligus mendorong perbaikan di berbagai sektor pelayanan publik. (adv/rud)