Iklan Dua

Kunker Ke Balikpapan, Tana Toraja Siap Benahi Sistem Keuangan Daerah Dan Terkesan PAD Balikpapan

$rows[judul] Keterangan Gambar : Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Swardi Tandiring saat menerima kunker DPRD Tana Toraja

poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Capaian pendapatan daerah Kota Balikpapan yang menembus angka lebih dari Rp1 triliun menarik perhatian daerah lain. Salah satunya DPRD Tana Toraja, Sulawesi Selatan, yang melakukan kunjungan kerja (kunker) untuk menggali strategi penguatan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperdalam tata kelola pemerintahan.

 Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tana Toraja, Leonardus Tallupadang, berlangsung di Ruangan Komisi IV  DPRD Balikpapan, Selasa (21/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, rombongan yang diterima oleh Anggota DPRD Balikpapan, Swardi Tandiring, tidak hanya membahas peningkatan PAD, tetapi juga menyoroti penguatan kelembagaan hingga pengelolaan aset daerah.


 Leonardus mengaku terkesan dengan kemampuan Balikpapan dalam mengelola keuangan daerah secara optimal. Ia menyebut perbandingan antara pendapatan Balikpapan dan APBD Tana Toraja menjadi pemicu bagi daerahnya untuk berbenah.

 “Kami cukup terkejut melihat pendapatan daerah Balikpapan yang bisa melampaui Rp1 triliun,. Ini jadi motivasi kami untuk memperbaiki sistem yang ada,” ujarnya.

 Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan. Menurut Leonardus, digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan transparansi sekaligus meminimalkan potensi kebocoran anggaran.

 “Banyak sistem di sini sudah berbasis elektronik. Ini sangat penting untuk mencegah kebocoran, dan kami berharap bisa mengadopsinya di Tana Toraja,” tambahnya.

 Selain itu, diskusi juga mengerucut pada pengelolaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), mulai dari regulasi, administrasi hingga sistem pengawasan. DPRD Tana Toraja ingin memahami secara rinci bagaimana Balikpapan mengelola aset agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Swardi Tandiring, menjelaskan bahwa pembahasan dalam kunker tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga menyentuh aspek teknis di lapangan.

 “Ini bukan sekadar teori kelembagaan, tapi juga bagaimana implementasinya, mulai dari tata kelola hingga mekanisme operasional yang berjalan,” jelasnya. (adv/rud)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)