poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Riuh pemberitaan soal dugaan kelalaian hingga kekerasan di sejumlah daycare belakangan ini memantik kegelisahan publik. Kepercayaan orang tua yang selama ini menitipkan anak demi tuntutan pekerjaan, kini diuji. Di tengah situasi tersebut, suara dari parlemen daerah ikut menguatkan tuntutan akan pengawasan yang lebih ketat dan standar pengasuhan yang lebih manusiawi.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Hj Lim, angkat bicara saat ditemui, Senin (4/5/2026). Ia menilai, kasus daycare yang mencuat harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengasuhan anak di lembaga penitipan.

“Seharusnya daycare itu dilengkapi CCTV yang bisa terhubung langsung ke handphone orang tua. Jadi orang tua bisa memantau secara real time,” ujarnya.

Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk mengembalikan rasa aman. Di tengah maraknya kasus yang viral di media sosial, teknologi bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan mendasar. Pengawasan berbasis digital diyakini mampu mencegah potensi kekerasan maupun kelalaian yang bisa terjadi di ruang-ruang tertutup.

Namun, Hj Lim menekankan bahwa persoalan daycare tidak hanya berhenti pada aspek teknis semata. Ia mengingatkan, pengasuhan anak bukan sekadar aktivitas fisik, tetapi juga menyangkut keterikatan emosional.

“Menitipkan anak itu bukan hanya soal fisik. Ada sisi batin, ada kedekatan antara pengasuh dan anak. Mengasuh itu harus pakai hati,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi refleksi penting di tengah sorotan terhadap praktik pengasuhan yang dinilai kian mekanis. Dalam beberapa kasus yang mencuat, anak-anak diduga mengalami perlakuan yang tidak layak, mulai dari pengabaian hingga tindakan kasar—sesuatu yang bertolak belakang dengan esensi daycare sebagai ruang aman bagi tumbuh kembang anak.

Hj Lim, yang juga mengaku memiliki pengalaman dalam pengelolaan daycare, menuturkan bahwa kepercayaan orang tua adalah amanah besar yang tidak bisa dianggap remeh. Ia menegaskan, ketika orang tua menyerahkan pengasuhan kepada pihak lain, maka harus ada kejelasan tanggung jawab dan standar pelayanan yang tinggi.

“Ada amanah di situ. Kalau kita serahkan ke orang lain, harus jelas. Tidak bisa sembarangan,” katanya.

Ia juga tidak menampik bahwa penerapan sistem pengawasan seperti CCTV mungkin berdampak pada biaya tambahan. Namun, menurutnya, hal tersebut sebanding dengan jaminan keamanan yang diberikan.

Fenomena kasus daycare yang tengah ramai diperbincangkan publik memperlihatkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan regulasi. Banyak pihak kini mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya memperketat perizinan, tetapi juga melakukan inspeksi berkala serta menetapkan standar kompetensi bagi para pengasuh.

Di Balikpapan, isu ini berpotensi menjadi agenda serius DPRD, khususnya Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat. Dorongan untuk menghadirkan regulasi yang lebih tegas, termasuk kewajiban pemasangan CCTV dan pelatihan pengasuh, dinilai menjadi langkah konkret untuk mencegah kasus serupa terulang.

Pada akhirnya, kasus daycare bukan sekadar persoalan individu atau lembaga, melainkan cerminan dari sistem yang perlu dibenahi. Di balik tuntutan pengawasan ketat, ada pesan yang lebih dalam: bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan yang tidak hanya aman, tetapi juga penuh kasih.

Di tengah derasnya arus modernitas dan kesibukan orang tua, daycare seharusnya menjadi perpanjangan tangan keluarga—bukan sekadar tempat menitipkan, tetapi ruang tumbuh yang menjaga, melindungi, dan memanusiakan anak. (adv/rud)