APBD Perubahan 2025 Disahkan, DPRD Dorong Percepat Serapan Anggaran

User01 , 23 Sep 2025 ,

Poroskaltim.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan resmi menetapkan APBD Perubahan 2025 sebesar Rp4,755 triliun. Namun, lebih dari sekadar angka, percepatan penyerapan anggaran menjadi sorotan utama agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat.

Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Selasa (23/9/2025), dipimpin Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri. Hadir pula Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, jajaran Forkopimda, OPD, serta berbagai stakeholder terkait.

Alwi menekankan, evaluasi gubernur atas rancangan APBD menjadi langkah penting agar dokumen anggaran sesuai regulasi. Namun menurutnya, pekerjaan sesungguhnya justru ada di tahap pelaksanaan.

“Dengan sisa waktu hanya tiga bulan, penyerapan harus dikebut. Jangan sampai terlambat karena dampaknya langsung terasa pada roda ekonomi kota,” tegasnya.

Dalam laporan Sekretaris DPRD Balikpapan, Arfiansyah, pendapatan daerah yang semula Rp4,219 triliun bertambah Rp43,699 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp4,262 triliun.

Sementara belanja daerah yang awalnya Rp4,598 triliun juga meningkat Rp156,960 miliar, sehingga total mencapai Rp4,755 triliun.

Dengan demikian, defisit anggaran setelah perubahan tercatat sebesar Rp492,239 miliar.

Defisit tersebut ditutup dari penerimaan pembiayaan daerah yang semula Rp378,978 miliar, bertambah Rp113,261 miliar, sehingga totalnya sama dengan angka defisit sebesar Rp492,239 miliar.

Adapun pengeluaran pembiayaan daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tetap nihil.

Dengan demikian, total APBD Balikpapan 2025 setelah perubahan resmi ditetapkan sebesar Rp4,755 triliun.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengingatkan OPD agar tidak menunda pekerjaan hingga akhir tahun. Menurutnya, serapan anggaran yang optimal akan menentukan keberhasilan program, baik fisik maupun nonfisik.

“Jangan biarkan anggaran yang sudah diperjuangkan justru kembali tidak terserap. Kalau ada hambatan, kami akan panggil penanggung jawabnya. Setiap rupiah harus benar-benar memberi manfaat,” tegas Bagus. (man)