poroskaltim.com, BALIKPAPAN — Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kota Balikpapan memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026.

Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Rabu (23/9/2026), melalui penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Raperda Perubahan APBD 2026.

Fraksi Gerindra menilai perubahan APBD 2026 disusun dalam kondisi ruang fiskal yang lebih terbatas. Karena itu, penyesuaian anggaran dinilai perlu diarahkan pada program yang benar-benar menjadi prioritas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Salah satu perhatian Fraksi Gerindra adalah kepastian pendapatan transfer. Fraksi mencermati adanya tambahan pendapatan transfer sekitar Rp12,22 miliar. Namun, di sisi lain, masih terdapat kurang bayar pendapatan transfer tahun-tahun sebelumnya yang berada pada kisaran Rp200 miliar lebih.

Hingga kini, menurut Fraksi Gerindra, belum terdapat kejelasan mengenai waktu maupun mekanisme penyaluran kurang bayar tersebut.

"Fraksi mendorong penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar penyelesaian hak fiskal daerah memperoleh kepastian," demikian disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi Gerindra.

Fraksi meminta Pemerintah Kota Balikpapan menjelaskan langkah yang disiapkan untuk mengantisipasi ketidakpastian pendapatan transfer tersebut, sehingga tidak mengganggu kesinambungan program prioritas maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selain pendapatan, Fraksi Gerindra juga menyoroti kualitas belanja daerah. Rasionalisasi, refocusing, dan realokasi anggaran dipandang sebagai konsekuensi dari keterbatasan ruang fiskal.

Namun, efisiensi menurut Fraksi Gerindra tidak semata-mata berarti mengurangi belanja. Efisiensi harus memastikan anggaran yang tersedia mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Fraksi meminta gambaran mengenai mekanisme pengawalan program yang tetap ditetapkan sebagai prioritas agar pelaksanaannya tepat waktu, sesuai kemampuan fiskal, serta memiliki hasil yang dapat diukur.

Soroti SPAM dan Ketahanan Air

Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah sektor air minum. Fraksi Gerindra menyoroti Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang memperoleh peningkatan alokasi dalam Perubahan APBD 2026.

Peningkatan anggaran tersebut dinilai perlu diikuti dengan kejelasan arah pemanfaatannya, terutama untuk memperkuat keandalan jaringan dan ketahanan pelayanan air minum.

Hal itu dinilai penting mengingat ketersediaan air baku masih menjadi salah satu perhatian masyarakat Kota Balikpapan.

Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Kota menjelaskan sejauh mana tambahan anggaran SPAM dapat memperkuat pelayanan kepada masyarakat serta indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas layanan tersebut.

"Fraksi berharap Pemerintah Kota dapat memberikan gambaran lebih lanjut mengenai arah pemanfaatan tambahan anggaran SPAM tersebut, khususnya dalam memperkuat keandalan jaringan dan ketahanan pelayanan air minum di tengah risiko keterbatasan air baku," ujar Fraksi Gerindra.

Drainase dan Risiko Banjir

Fraksi Gerindra juga mencermati adanya penyesuaian alokasi pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebagai bagian dari rasionalisasi anggaran.

Meski demikian, Fraksi menilai perlindungan masyarakat dari risiko banjir tetap menjadi kebutuhan penting bagi Kota Balikpapan.

Karena itu, Pemerintah Kota diminta memberikan penjelasan mengenai strategi untuk menjaga target perlindungan kawasan rawan banjir meskipun terdapat penyesuaian alokasi anggaran.

Bagi Fraksi Gerindra, efisiensi anggaran harus tetap berjalan beriringan dengan upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pendidikan, Kesehatan hingga UMKM

Selain persoalan fiskal dan infrastruktur dasar, Fraksi Gerindra turut menyoroti pelayanan dasar, ekonomi masyarakat, serta lingkungan.

Pendidikan, kesehatan, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pengelolaan lingkungan dinilai sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Fraksi meminta pelaksanaan Perubahan APBD 2026 tidak hanya dinilai berdasarkan tingkat serapan anggaran. Lebih dari itu, keberhasilan anggaran harus terlihat dari perubahan nyata terhadap kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, dan perbaikan lingkungan.

Khusus sektor UMKM, Fraksi Gerindra mendorong agar kebijakan penguatan tidak berhenti pada bantuan, tetapi diarahkan pada peningkatan akses pasar, kapasitas usaha, dan keberlanjutan pendapatan pelaku UMKM.

Sementara di sektor persampahan, pendekatan pengurangan dan pengolahan sampah dari sumber dinilai perlu terus diperkuat.

Apresiasi Nominasi Anugerah Layanan Investasi

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Gerindra juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan atas masuknya Balikpapan sebagai satu-satunya kota di Kalimantan dalam nominasi Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Capaian tersebut dinilai menjadi dorongan bagi Pemkot Balikpapan untuk terus memperkuat pelayanan investasi yang cepat, transparan, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha.

Fraksi Gerindra berharap capaian tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat iklim usaha, dan memastikan investasi memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.

Di akhir pemandangan umum, Fraksi Gerindra menegaskan tiga prinsip yang menjadi perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, yakni fiskal yang sehat, belanja yang berkualitas, dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Fraksi berharap seluruh catatan dan permohonan penjelasan yang disampaikan dapat memperoleh jawaban substantif dan terperinci dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk menjadi bagian dari pembahasan pada tahapan selanjutnya. (udi)