Putra Kilat Dorong Pembangunan Pasar Inpres Tetap Berjalan Meski Anggaran Terbatas

Rudi , 14 Okt 2025 ,

Keterangan Gambar : Taufik Qul Rahman.

Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Di tengah penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat, DPRD Kota Balikpapan memastikan roda pembangunan tetap bergerak. Meski Dana Bagi Hasil (DBH) dari Transfer ke Daerah (TKD) mengalami pemangkasan, semangat untuk menuntaskan program prioritas tak surut sedikit pun.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas terkait di kantor dewan, Selasa (14/10/2025).

Menurut Putra Kilat sapaan karibnya, pemangkasan sekitar Rp1,3 triliun dari porsi dana Balikpapan memang menjadi tantangan besar. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus tetap fokus menjaga keberlanjutan pembangunan, meski dengan langkah yang lebih bertahap.

“Kita memang terdampak cukup signifikan, tapi bukan berarti berhenti. Pembangunan harus tetap berjalan dengan skala prioritas yang jelas,” ujar politisi PKB tersebut.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian utama DPRD adalah revitalisasi Pasar Inpres Balikpapan, pasar tradisional legendaris yang menjadi denyut ekonomi warga kota. Proyek ini telah melalui proses lelang Detail Engineering Design (DED) dan segera berlanjut ke tahap pembangunan fisik.

Putra Kilat menyebutkan, anggaran sekitar Rp60 miliar telah disiapkan untuk membangun kembali pasar tersebut, termasuk penataan area penampungan sementara pedagang.

“Konsepnya bukan sekadar membangun ulang, tapi menjadikan pasar lebih tertata, estetik, dan fungsional. Kita ingin Pasar Inpres punya wajah baru yang tetap menjaga nilai historisnya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, DPRD ingin menjadikan pasar ini sebagai ikon ekonomi dan budaya Balikpapan, seperti halnya Pasar Beringharjo di Yogyakarta atau Pasar Klewer di Solo, yang modern namun tetap berakar pada nilai tradisi.

“Pasar ini bisa jadi simbol kemandirian ekonomi lokal. Rapi, bersih, dan nyaman, tapi tidak kehilangan identitasnya sebagai pasar rakyat,” imbuhnya.

Meski kondisi fiskal saat ini menuntut efisiensi, ia memastikan bahwa kualitas pembangunan dan ketertiban administrasi akan tetap menjadi perhatian utama.

“Yang penting program prioritas bisa terlaksana tanpa mengorbankan mutu. Kalau perencanaan dan pengelolaan anggarannya efisien, hasilnya pasti bisa dirasakan masyarakat,” pungkas Putra Kilat. (man)