Kegiatan ini menghadirkan Direktur Sistem Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Joko Parmiyanto. Melalui forum ini, para pegawai mendapatkan penguatan pemahaman mengenai pentingnya tata kelola data yang berkualitas, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung perumusan kebijakan yang tepat.

Seiring dengan transformasi menuju pemerintahan digital (digital government), pengelolaan data menjadi semakin strategis. Pemerintahan digital tidak hanya mengandalkan pemanfaatan teknologi, tetapi juga membutuhkan tata kelola data yang kuat, terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) secara bertanggung jawab juga menjadi bagian penting dalam transformasi tersebut.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Agung Indrajit, menyampaikan bahwa terdapat tiga aspek utama yang perlu diperkuat dalam pengelolaan data di lingkungan Otorita IKN. Pertama, membangun data yang berkualitas dan tepercaya dengan melibatkan pembina data sejak tahap awal produksi data. Kedua, memperkuat integritas dan interoperabilitas melalui penerapan standar data yang seragam. Ketiga, meningkatkan pemanfaatan data melalui empat tingkatan analisis, yakni deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif.

“Ke depan, ada tiga hal yang perlu kita dorong. Pertama, membangun data yang berkualitas dan dapat dipercaya. Dalam pengadaan dan penyelenggaraan data, kita perlu melibatkan pembina data sesuai dengan kewenangannya. Untuk data statistik, misalnya, perlu melibatkan BPS sebagai pembina data statistik, sementara untuk data geospasial melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG). Demikian pula untuk data keuangan yang perlu mengacu pada standar dan ketentuan Kementerian Keuangan,” ujar Agung.

Direktur Sistem Informasi Statistik BPS, Joko Parmiyanto, menegaskan bahwa data saat ini telah menjadi salah satu infrastruktur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana jalan, listrik, dan jaringan internet. 

“Data adalah infrastruktur. Kecerdasan buatan pun tidak akan bekerja dengan baik tanpa data yang rapi dan terstandar. Karena itu, kami mengajak Otorita IKN untuk bergotong royong dalam pengelolaan data. Jika satu instansi sudah memiliki data tertentu, instansi lain dapat memanfaatkannya tanpa harus mengumpulkan kembali data yang sama,” jelas Joko.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan kedaulatan data dalam pemanfaatan teknologi AI. Data milik instansi pemerintah perlu dikelola secara hati-hati dan tidak boleh dialirkan secara sembarangan kepada penyedia layanan AI, terutama apabila berkaitan dengan informasi strategis dan sensitif.

Melalui kegiatan Jumat Belajar ini, Otorita IKN berharap penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola data dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan Nusantara dapat didukung oleh data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)