Ya, sejak beroperasi dengan layanan gratis, Bacitra tak hanya mengurai kemacetan, tetapi juga menghadirkan wajah baru transportasi publik yang nyaman dan tepat waktu. Namun, di balik suksesnya program ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan kini dihadapkan pada pekerjaan besar, yakni memastikan roda Bacitra tetap berputar ketika masa subsidi berakhir.
Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, mengungkapkan bahwa masa kerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui skema Buy The Service (BTS) akan berakhir pada Juli 2027 mendatang. Setelah itu, seluruh tanggung jawab operasional Bacitra akan beralih sepenuhnya ke Pemerintah Kota Balikpapan.
“Selama ini masyarakat menikmati Bacitra secara gratis. Tantangannya, apakah setelah nanti berbayar, layanan ini masih akan menjadi pilihan utama warga?” ujar Fadli, Senin (13/10/2025).
Menurut Fadli, pemerintah kota perlu menyiapkan langkah strategis agar transisi dari layanan bersubsidi ke layanan mandiri berjalan mulus. Salah satunya melalui percepatan penyusunan Rencana Induk Transportasi Kota Balikpapan, yang akan menjadi panduan utama pengelolaan sistem transportasi di masa depan.
Dari hasil kajian sementara, biaya operasional Bacitra tidaklah kecil. Untuk satu koridor saja, dibutuhkan sekitar Rp12 miliar per tahun, sementara dua koridor aktif berarti anggaran yang harus disiapkan mencapai Rp24 miliar setiap tahun.
“Ini bukan angka kecil, apalagi kondisi keuangan daerah masih fluktuatif. Tapi kami berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan ini,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada Bacitra, Dishub juga tengah merancang peta jalan integrasi transportasi yang mencakup angkutan kota (angkot) dan moda lain seperti ojek daring. Rencana ini diharapkan dapat melahirkan sistem transportasi yang lebih efisien, terhubung, dan berpihak pada masyarakat.
“Kami ingin memastikan Balikpapan memiliki sistem transportasi yang berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan satu moda, tapi saling melengkapi,” ujar Fadli.
Ia menambahkan, penyusunan Rencana Induk Jaringan Transportasi diharapkan segera rampung agar pemerintah kota memiliki data akurat terkait seluruh moda transportasi yang beroperasi, mulai dari angkot, bus, hingga layanan transportasi online. (man)
Tulis Komentar