Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Lepas dari target pembangunan, Komisi IV DPRD Kota Balikpapan tinjau pembangunan fisik Rumah Sakit Balikpapan Barat (Balbar) di gang perikanan, kawasan RT 16, Kelurahan Baru Ulu, pada Selasa (14/1/2024).

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali yang memimpin jalannya sidak mengatakan, bahwa kesepakatan target pembangunan RS Balbar yang dikerjakan oleh PT Ardi Tekindo Perkasa selaku kontraktor pelaksana, tak sesuai dengan fakta di lapangan 

"Melihat kondisi yang ada ini, belum ada sama sekali yang bisa kita lihat, walaupun material sudah bertumpuk, tetapi belum terpasang," ujar Gasali kecewa.

Informasi yang diterimanya, pembangunan Rumah Sakit bertipe C itu baru berproses sekisar 12 persen, dampak force major pun menjadi dalih kontraktor pelaksana, sehingga kebijakan memberikan perpanjangan 180 hari kerja di tahun 2025.

"Alasan kontraktor itu, karena masih ada gangguan lingkungan, kemudian ada kapal LCT parkir sehingga ruang kerja mereka tidak leluasa. Lalu kondisi lahan yang ada ini berair dengan genangan air, jadi pada saat memancang mereka harus menunggu air surut dulu," bebernya.

"Jadi kalau tidak selesai 180 hari kerja, langsung di Blacklist putus kontrak," tegasnya.

Oleh karena itu, Komisi IV pun mendorong dinas terkait untuk segera mengevaluasi, guna menekankan kepada pihak kontraktor agar dapat mengejar target pembangunan.

"Kami dorong bagaimana supaya manpower bisa ditambah, teknis mereka bisa ditambah. Dan semoga MK (konsultan) juga bisa memberikan pandangan yang baik untuk bisa mengejar waktu yang ada. Nah ini yang harus kita kejar, karena salah satu bagian daripada prioritas Pemerintah," tuturnya.

Sementara itu, Site Manajer PT Ardi Tekindo Perkasa, Wahyu Kurniawan mengungkapkan problem yang menjadi kendala pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Barat yang lepas dari target penyelesaian.

Menurutnya, faktor utama yang menjadi terhambatnya pekerjaan saat ini yakni dikarenakan kendala lahan yang sering tergenangi air, sehingga membuat proses pun menjadi tak maksimal. Di mana pihaknya harusnya berfokus dahulu pada penyiringan sisi laut, alih-alih mengerjakan di titik yang lain.

Wahyu mengatakan, bahwa pihaknya sebenarnya sudah mengajukan keluhan tersebut dari Agustus - Oktober 2024 lalu, supaya kendala itu bisa diselesaikannya terlebih dahulu, supaya tidak berimbas ke Metodologi (sistematisasi/prosedur) pekerjaan. 

Namun sampai sekarang, kata dia, laporan itu tak kunjung ditanggapi, hingga progresnya pun menjadi delay dan tak maksimal.

"Metodologinya berubah, karena yang harusnya kami kerjakan dari belakang dulu, tapi malah dari depan dulu. Padahal setiap hari ada air pasang yang masuk, sehingga lahan mau dipadati seperti apapun akan menjadi seperti bubur. Itu yang membuat platform pekerjaan kami jadi terkendala," terang Wahyu. (man)